Semarang, Obsessionnews - Fatwa berkonotasi sesat ternyata banyak mendominasi produk para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah. Begitulah penilaian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) terhadap fatwa dari kedua lembaga tersebut yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik horizontal berbasis keagamaan. Ketua PWNU Jateng KH Dr Abu Hafsin MA bahkan menyatakan perbuatan keduanya justru membuat hubungan antar umat muslim yang ada tercederai. "Karena fatwa-fatwa itu menimbulkan aksi intoleran di tengah masyarakat. Misalnya saja ketika mereka melabelkan sesat pada ajaran Ahmadiyah dan Syiah. Secara tidak langsung mereka telah menempeleng orang-orang yang ada di dalamnya," ujar Abu usai membedah buku 'Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia' di Auditorium UIN Walisongo Semarang, Selasa (19/4/2016). Pihaknya menuding, fatwa sesat buat MUI malah dianggap eksklusif sehingga menjadi kepentingan segelintir orang saja. Menurutnya, NU selalu memandang hal melenceng dari agama secara logika Islam. Abu menegaskan NU tidak pernah memaksakan agar negara melakukan hak-hak bagi setiap rakyat Indonesia. "Bahasanya Gus Mus, kalau sesat ya harus dibina berbeda dengan yang dilakukan Muhammadiyah," ketusnya. Ia lantas meminta kepada pemerintahan Jokowi-JK membenahi kelompok Islam yang dinilai sesat oleh MUI. MUI sendiri wajib secara logis dalam mengeluarkan fatwa sebuah organisasi masyarakat. Pihaknya pun menghimbau agar pemerintah membina kelompok aliran sesat dimaksud supaya kembali ke jalan yang benar. "Mereka harusnya melihat fenomena yang berkembang di tengah masyarakat. Jangan langsung disesatkan. Pemerintah tidak perlu mencabut fatwa sesat tapi sebaiknya dituntun biar segala sesuatu yang kurang baik di mata masyarakat bisa diluruskan," pungkasnya. (Yusuf IH)