Jakarta, Obsessionnews - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menjelaskan mengapa dirinya ngotot melakukan kunjungan ke Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, menyusul ada dugaan kasus korupsi dalam pembelian lahan untuk rumah sakit ini. Menurut Fadli, kunjungan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk mengatahui persoalan yang tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Ia menolak disebut ikut campur dalam kasus tersebut. "Saya pengin lihat seperti apa sih sebenarnya. Kita bicara Sumber Waras, tapi tidak pernah lihat bentuknya," kata Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/4/2016). Politisi Partai Gerindra ini mengaku, ingin melihat langsung apakah lahan tersebut berada di Jalan Kiai Tapa, atau di Jalan Tomang. Selain itu, ia juga ingn meninjau apakah lahan tersebut punya akses jalan yang baik untuk dibangun rumah sakit. Fadli membantah, kunjungan ini bentuk ketidaksukaan dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas pembelian lahan Sumber Waras. Terlebih adanya rumor bahwa Ahok dibekingi Presiden Jokowi soal kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. "Rumor yang berkembang seperti itu, saya sampaikan rumor kalau seperti ini tidak bagus juga, harus klarifikasi, saya yakin tidak begitu Pak Jokowi," kilahnya.‎ Sebelumnya, Fraksi Partai Nasdem di DPR RI menegaskan tidak mau ikut campur dalam polemik yang terjadi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan pihak Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Sikap tegasnya Fraksi Naedem tersebut dinyatakan dengan menolak ikut dalam kunjungan Panja penegakan hukum Komisi III DPR RI ke kantor BPK, Selasa siang ini (19/4/2016). Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi mengatakan, kunjungan ini lebih banyak muatan politiknya. DPR kata dia, tidak perlu ikut campur masalah audit BPK, karena itu sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. “DPR gak perlu ikut campur, itu sudah ada yang menangani yakni KPK,” kata Taufiq saat dihubungi, Selasa. Menurut Taufiq, DPR cukup melakukan pengawasa, jangan terlalu jauh ikut campur persoalan yang tengah ditangani oleh lembaga lain. Ia sendiri percaya KPK mampu menangani kasus ini dengan baik sesuai prosedur. “Tidak perlulah kita ikut campur terlibat didalamnya. Tunggu saja prosesnya. Sehingga kita jangan terkesan mendorong-dorong seakan ada muatan politis tertentu,” ujar Taufiq. Kasus pembelian tanah untuk Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta, mendadak ramai setelah BPK mengaudit ada kerugian negara Rp 191 miliar dalam proses pembelian tersebut. KPK tengah mendalami kasus tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok juga sudah dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi di Sumber Waras. Ahok sendiri membantah ada kerugian negara, dan menyebut audit BPK ngaco. (Albar)