Padang, Obsessionnews - Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak lagi bisa membuat program-program pelatihan, studi banding dan perjalanan dinas. Kebijakan itu diberlakukan sebagai upaya efisiensi dan diarahkan untuk kegiatan yang lebih prioritas. Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengatakan, pada tahun 2017 mendatang, anggaran daerah difokuskan untuk membiayai program kegiatan yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Untuk itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diinstruksikan menyusun rencana kegiatan prioritas, serta tidak lagi membuat program-program yang kurang realistis. “2017 mendatang, SKPD-SKPD tidak lagi bisa membuat program-program pelatihan, studi banding. Apalagi perjalanan dinas, itu kita tekan dan pangkas. Anggaran diefisiensikan, sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bahwa pembiayaan mengikuti program prioritas (money follow priority program), tidak lagi mengikuti tugas dan fungsi,” kata Nasrul Abit di sela-sela kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumbar di Padang, Senin (18/4). Tahun 2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar fokus pada sembilan perioritas yang dicanangkan sebagai gerakan utama pembangunan. Sembilan prioritas dimaksud di antaranya pembangunan infrastruktur pendukung transportasi, pengembangan pariwisata, peningkatan sektor pertanian untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan, dan sektor kemaritiman. Dengan arah kebijakan dimaksud, maka anggaran belanja tidak bisa lagi dibagi rata untuk seluruh SKPD, melainkan diperbesar pada SKPD yang secara teknis memiliki program prioritas. “Kalau selama ini semua SKPD dapat anggaran hampir merata, di 2017 mendatang tidak bisa lagi. SKPD seperti Dinas Pariwisata, Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Badan Ketahanan Pangan, bisa dapat kucuran yang lebih besar atau didahulukan. Sedangkan yang lain mungkin menyusut. Tapi jangan berkecil hati, mengingat pembangunan saat ini berdasar skala prioritas,” ujarnya. Terkait penyelerasan program Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat, sesuai arahan dari Bappenas, Nasrul Abit mengatakan, sebagian besar daerah telah serius. Keseriusan daerah dibuktikan oleh sejumlah Kabupaten/Kota yang telah menyusun dan menyerahkan program perencanaan pengembangan pariwisata ke Pemerintah Provinsi. “Sebagian sudah punya program perencanaan, seperti Kota Padang, Pariaman, Sawahlunto, Solok, dan Bukittinggi, sedangkan daerah yang lain kita masih menunggu. Untuk itu, tanggal 28 April mendatang kita akan mengundang secara bergiliran para bupati/walikota, di situ kita bisa lihat mana yang serius,” ujar Nasrul Abit. (Musthafa Ritonga, @alisakinah73)