Banyak Jaksa Ketangkap KPK, Jokowi Diminta Benahi Kejaksaan

Banyak Jaksa Ketangkap KPK, Jokowi Diminta Benahi Kejaksaan
Jakarta, Obsessionnews - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida menilai terungkapnya beberapa kejaksaan diduga melakukan transaksi dan tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan bahwa jajaran korps Adhyaksa gagal menegakkan revolusi mental yang dicanakangkan presiden Joko Widodo (Jokowi). Oknum pejabat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah tertangkap tangan oleh KPK dalam dugaan transaksi kasus. Menurut Laode tertangkapnya oknum Kejaksaan itu sangat memprihatinkan dalam penegakan kejahatan dan korupsi di Indonesia. "Harusnya para jaksa jalankan tugas berantas korupsi melalui instrumennya di berbagai daerah, bukan menjadi pihak yang harus diawasi oleh KPK. Semestinya antara KPK, kejaksaan dan kepolisian berbagi tugas. Dan khususnya KPK tidak memperberat tugas menangkap aparat Kejaksaan yg korup atau mentransaksikan kasus," tegas Laode kepada Obsessionnews.com, Kamis, (14/4/2016) Laode berharap, kenyataan itu harus jujur diakui sebagai kegagalan pimpinan kejaksaan dalam membina dan mengefektifkan tugas aparatur dalam pemberantasan korupsi. "Kegagalan Jaksa Agung (Jagung) ini sekaligus bagian dari kelemahan Presiden Jokowi, karena pembantunya nyata-nyata tak patuhi misi revolusi mental. Bahkan, boleh dikatakan, boro-boro perbaiki citra, yang justru terjadi adalah penghancuran citra Kejaksaan, termasuk jadikan citra Pemerintah Jokowi buruk wajah," tutur mantan Wakil Ketua DPD RI ini. Lebih lanjut Laode juga mengatakan miris kalau dalam lingkup Adhyaksa terus melakukan pembiaran pada bawahannya atau pembantunya untuk tidak menjalankan tugas pokok atau melakukan korupsi. Maka Laode berharap agar Presiden Jokowi mengambil sikap dalam membenahi sistem pemerintahannya. "Maka, jika Pressiden Jokowi benar-benar mau benahi Kejaksaan maka sudah saatnya untuk menggantinya dengan figur-figur yang bersih dan bisa lakukan revolusi mental di intern korps Adyaksa itu. Mungkin akan lebih tepat bila posisi Jaksa Agung dari kalangan profesional berwatak aktivis dari luar kejaksaan," pungkasnya. (Asma, @asmanurkaida)