‎Jakarta, Obsessionnews - Bakal calon ketua umum (ketum) Partai Golkar Mahyudin mengaku keberatan jika dirinya diwajibkan membayar Rp20 miliar bila ingin maju sebagai calon ketum Golkar dalam musyawarah nasional (munas) Mei mendatang. Menurutnya, uang Rp20 miliar terlalu besar. Justru jika dipaksakan akan menimbulkan masalah hukum."Cari di mana? Nanti kita kena gratifikasi. Yang ada kader Golkar ditangkapi KPK semua," kata Mahyudin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016). Wakil Ketua MPR ini meminta, uang setoran Munas diturunkan menjadi Rp1 miliar. Ia menyadari iuaran bagi calon yang ingin maju sebagai ketua umum, itu perlu. Namun, jika terlalu besar ia tidak sanggup. "Kalau Rp1 miliar wajar, itu uang partisipasi. Kalau Rp20 miliar, saya sebagai caketum berat juga. Lapor LHKPN saja enggak sampai segitu," ujarnya. Ia mengusulkan, untuk membiayai Munas, lebih baik diambil dari dana iuran semua kader. Sebab kata dia, Munas adalah agenda bersama partai Golkar, yang digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan partai. "Kan kita punya kader ribuan di seluruh Indonesia. Kalau yang di DPR diminta iuran Rp 10 juta kan sudah ketutup dana munas itu. Jangan kita diadu," ujar Mahyudin. (Albar, @aal_albar)