Tolak Reklamasi, Komisi IV DPR Panggil Menteri Susi

Jakarta, Obsesionnews - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar Titiek Soeharto mengatakan, komisinya akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk dimintai penjelasan soal proyek reklamasi di sejumlah daerah, khusus Jakarta. "Ini bicara program, mungkin yang pertama kita panggil Susi. Sebetulnya ijin itu di menteri bukan di gubernur," kata Titiek di DPR, Selasa (12/4/2016) Proyek reklamasi kembali ramai, setelah anggota DPRD DKI M. Sanusi diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap Rp 2 miliar dari PT. Agung Podomoro Land. Proyek reklamasi diketahui sudah mendapat izin dari Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Titiek mengaku, DPR sejak awal menolak proyek reklamasi di seluruh wilayah Indonesia. Namun, lanjut dia, sangat disesalkan reklamasi tersebut terus berlanjut sekalipun banyak suara-suara penolakan termasuk dari DPR RI. "Komisi IV dari dulu menentang reklamasi. Tapi tetep saja jalan," ujarnya. Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pihaknya tidak punya urusan dengan Gubernur Ahok. Sebagai mitra kerja KKP, Titiek hanya akan memanggil Menteri Susi, untuk dimintai pendapat soal reklamasi. "Makanya kan sudah ramai. DPRD ramai itu urusan sama Ahok sementara kita urusan dengan menterinya. Karena itu wilayah dia. Dan dia harus tanyakan ke gubernurnya kenapa bisa begitu," jelasnya. (Albar)
Titiek mengaku, DPR sejak awal menolak proyek reklamasi di seluruh wilayah Indonesia. Namun, lanjut dia, sangat disesalkan reklamasi tersebut terus berlanjut sekalipun banyak suara-suara penolakan termasuk dari DPR RI. "Komisi IV dari dulu menentang reklamasi. Tapi tetep saja jalan," ujarnya. Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pihaknya tidak punya urusan dengan Gubernur Ahok. Sebagai mitra kerja KKP, Titiek hanya akan memanggil Menteri Susi, untuk dimintai pendapat soal reklamasi. "Makanya kan sudah ramai. DPRD ramai itu urusan sama Ahok sementara kita urusan dengan menterinya. Karena itu wilayah dia. Dan dia harus tanyakan ke gubernurnya kenapa bisa begitu," jelasnya. (Albar) 




























