Jakarta, Obsessionnews- Ludes sudah rumah warga luar Batang setelah dikerahkan ribuan Aparat TNI, Polri, Sapol PP, serta digerakan berbagai alat berat penghancur bangunan warga, Senin, April (11/4/2016). Bukan kali ini saja Gubernur DKI Jakarta Basuki Djahaja Purnama atau akrab disapa Ahok melakukan penggusuran. Selama 8 bulan terakhir ini penggusuran di luar Batang  merupakan aksi penggusuran ketiga setelah Kampung Pulo pada Agustus 2015 dan Kalijodo Februari 2016 lalu. Alasan penghancuran kampung kumuh, yaitu untuk penataan dan atau relokasi. Setiap penggusuran legalnya, Ahok mengundang aparat bersenjata untuk menghalo warga setempat. Mereka datang dengan masif, menjadi juru runding, intimiadtif, yang akhirnya mereka memenangkan perundingan. Namun disinyalir di balik penggusuran yang dilakukan ada misi besar kalahan pengembangan (developer) yang dapat memperoleh keuntungan besar dalam membangun di lokasi penggusuran. Apalagi maraknya pembangunan pemukiman mewah dianggap juga wujud nyata kebijakan Ahok pada klop the have. " Dan, sudah pasti rumah-rumah mewah dan apartemen produk para pengembang itu tak mungkin dijangkau oleh klpok warga yang tergusur dan atau umumnya warga pribumi Betawi," kata Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida kepada Obsessionnews.com, Selasa (12/4/2016). Maraknya penggusuran yang dilakukan Ahok dianggap telah melanggar janji politik 2012 lalu dimana saat itu Jokowi dan Ahok berpasangan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, begitupula janji Jokowi saat Capres 2014 lalu, yakin tidak akan menggusur pemukiman warga miskin. "Tapi kini, setelah Ahok menggusur paksa tiga lokasi dan terancam lagi sejumlah lokasi yang serupa, janji-janji Jokowi (dan sebenarnya juga termasuk Ahok) itu jadi dipertanyakan," tuturnya. Berdasarkan laporan LBH Jakarta mengungkap data bahwa selama bulan Januari hingga Agustus 2015, terdapat 3.433 kepala keluarga dan 433 unit usaha yang menjadi korban penggusuran paksa yang berada di 30 titik di wilayah DKI Jakarta. Keadaan ini merupakan angka penggusuran paksa tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan kota. Catatan sejarah menunjukkan bahwa penduduk asli Jakarta sudah lama tergusur secara fisik dari tanah mereka. Umumnya mereka tergeser  di pinggir atau di luar Jakarta, atau berada pada kampung-kampung tertentu seperti di kawasan Condet, Cipayung dan beberapa titik lain. "Dan karena kampung-kampung pemukiman mereka itu juga tergolong kumuh, maka tak mustahil juga akan jadi korban dari Ahok," duganya. Tergesernya warga Betawi akibat ekspansi para orang kaya pendatang dan pemilik modal yang ditopang oleh penguasa. Seorang peneliti bernama Mahmud Syaltout memeriksa 10 produk peraturan terkait reklamasi di Teluk Jakarta melalui olahan Computer Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS) menggunakan software MAQDA 12. Dia menemukan untuk siapa sebenarnya Ahok bekerja. Dari kesepuluh peraturan tersebut, reklamasi disebut sebanyak 632 kali, kemudian secara spesifik, menyebut korporasi sebanyak 123 kali dan rakyat atau masyarakat hanya sebanyak 31 kali, dengan kata lain 80% dari produk hukum tersebut lebih berpihak kepada korporasi, dan sisanya, 20% untuk rakyat. Hasil telisik Mahmud ke setiap peraturan diketahui bahwa rakyat atau masyarakat hanya hadir dalam produk hukum yang dikeluarkan oleh Soeharto, Djoko Kirmanto/Kementerian PU dan Gubernur Foke. Sedangkan keberpihakan pada korporasi lebih dari 95% merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Ahok, dan sisanya oleh Foke. Selanjutnya mengenai korporasi dan produk hukum, dapat diketahui bahwa PT Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT Agung Podomoro Land), PT Nusantara Regas, PT Jakarta Propertindo, PT Jaladri Kartika Pakci dan PT Pembangunan Jaya Ancol mendapatkan keistimewaan eksklusif dari produk-produk hukum yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ahok. Ahok memiliki sejumlah kelebihan terutama merapikan birokrasi dan keterbukaan publik. Ahok juga dikenal tegas namun saat ini terlihat seolah tidak mendengar dan berempati pada warga Jakarta yang miskin. "Kecenderung kebijakan Ahok seperti itu bisa berimplikasi negatif dalam pola hubungan lintas komunitas penghuni Jakarta ini ke depan," pungkasnya.