Jakarta, Obsessionnews - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida menilai peran pemerintah membangun daerah dari pinggiran masih jauh dari harapan, khususnya daerah-daerah perbatasan wilayah Indonesia. Apalagi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (DPDT) dan Trans dinilai hingga saat ini kinerjanya belum terbukti signifikan dalam membangun kawasan perbatasan. "Jika pemerintahan Jokowi serius membangun perbatasan, maka harus membentuk kementerian khusus tersendiri untuk itu," kata Laode Ida pada Obsessionnews.com, Sabtu, (9/4/2016). Bukan saja itu, Laode juga menilai peran Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP) tidak berkontribusi terhadap pengembangan wilayah perbatasan. "Lembaga itu sangat tumpul, selain lembaganya lemah dan tak fokus, juga anggarannya sangat tidak memadai," tutur mantan Wakil Ketua DPD RI. Wilayah perbatasan Indonesia mencakup sangat luas yakni 11 provinsi. Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang mestinya ujung tombak terdepan dalam membangun daerah ternyata dianggap juga belum mampu memberikan sentuhan di wilayah perbatasan. Kata Laode, dalam kunjungan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI beberapa minggu di Kaltara, melahirkan pendapat bahwa daerah perbatasan perlu dibangun dan diperhatikan melalui sentuhan-sentuhan kinerja yang ril. "Model pembangunan perbatasan sendiri tentu berbeda dari satu kawasan ke perbatasan lainnya, yang mana hal itu akan mempengaruhi kebijakan khusus berbasis karakteristiknya," ujarnya. Lebih lanjut, Laode mengatakan dari hasil kunjungan itu mereka berpendapat perlu di wilayah perbatasan dibentuk satu kementerian khusus. "Yang pasti, akan ada manfaat positif jika ada kementerian khusus wilayah perbatasan, yakni akan memperindah wajah negara ini di mata internasional, di samping tentu saja akan memperkuat nasionalisme dan pertahanan nasional. Dan yang niscaya, hal itu jg menjadi bagian dari Nawacita Joko Widodo khususnya membangun Indonesia dari Pinggiran," usulnya. (Asma)