Jakarta, Obsessionnews - Di sidang Kabinet Paripurna di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kamis, (7/4/2016), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan APBN-P, RPJM, one map policy, dana desa, dan ease of doing businees terus dikerjakan dengan fokus pada tiga strategi kerja. Pertama mengenai regulasi, Jokowi menekankan agar menteri bergerak dan bekerja secara serius. Jokowi menilai masih banyak regulasi yang perlu disederhanakan. "Semua kementerian harus bergerak, aturan-aturan yang rumit, hapuskan," tegasnya. Menurutnya, dengan memangkas aturan yang sifatnya menghambat akan memudahkan dalam berkompetisi secara global. "Sekali lagi pangkas regulasi yang hambat kecepatan dalam memutuskan, bertindak. Ini akan memberi dorongan kita dalam berkompetisi dengan negara-negara lain," imbaunya. Kedua, mengenai infrastruktur perlu fokus dikerjakan. Menggenjot infrastruktur, Jokowi menekankan agar tidak terjebak lagi pada money follow function, tapi pada strategi harus dibagi pada organisasi-organisasi yang ada di Kementerian/Lembaga (K/L). "Sudah berkali-kali, belanja modal kita yang berkaitan dengan infrastruktur, fokuskan. Kita harus fokus, prioritas juga harus jelas. Karena infrastruktur merupakan kunci dalam menekan biaya logistik, memberi daya saing dan mempersatukan kita," tegasnya. Ketiga, Jokowi menekankan juga agar fokus pada Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Jokowi mendorong SDM akan memberikan percepatan dalam pembangunan bangsa. Lebih lanjut Jokowi juga menegaskan pada menteri dan kepala lembaga agar mengendalikan anggaran disetiap K/L. "Jangan sampai diserahkan kepada bawahannya, pengendaliam anggaran. Sekali lagi, hal-hal mengenai rancangan anggaran tidak boleh lagi dibagi dan disusun rata-merata," tuturnya. Dalam forum itu Jokowi menegaskan agar menteri fokus pada yang dikerjakan. Menurutnya tidak perlu banyak program, namun lebih bagus konsentrasi pada program yang bermanfaat bagi rakyat. "Ciptakan multiplier effect kepada dunia usaha, lakukan efisiensi di APBN-P, baik yang berkaitan dengan belanja operasional, belanja barang yang tidak prioritas, belanja modal yang tidak prioritas. Hilangkan nomengklatur anggaran bersayap, absurd, langsung to the point. Hilangkan istilah-istilah pemberdayaan, peningkatan dan masuk pada hal-hal yang dilakukan. Kemudian terakhir, kuatkan kerja sama, sinergi antara kementerian dan lembaga," serunya. Kata Jokowi dengan adanya penajaman program prioritas akan berdampak signifikan, pengintegrasian, serta melakukan konsolidasi sumber pendanaan di kementerian menjadikan program yang dikerjakan dapat dirasakan langsung masyarakat. "Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai, kita ini sudah bekerja atau belum. Kita ini mampu bekerja atau tidak. Terakhir saya sampaikan bahwa politik kita adalah politik kerja, bukan politik rencana atau wacana, tapi politik kerja," pungkasnya. (Asma, @asmanurkaida)