Jakarta, Obsessionnews— Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan digelar pada 8-10 April 2016 diharapkan berjalan demokratis, berkeadilan, rekonsiliatif, dan akomodatif. Hal itu dikemukakan Ketua Umum PP Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) di sela-sela penyerahan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti LGBT di ruang Fraksi PPP, Gedung Nusantara 1, Rabu (6/4/2016). Usamah berharap Muktamar VIII dapat menjadi ajang islah yang menyatukan seluruh kader PPP dan bisa melahirkan pemimpin yang dikehendaki muktamirin (peserta muktamar). “Muktamar dapat menjadi ajang islah hanya jika bersifat rekonsiliatif, dimana panitia bisa mengakomodasi pihak-pihak yang bersengketa,” kata Usamah. Agar PPP bersatu, lanjut Usamah, dalam muktamar harus dibuka pintu seluas-luasnya bagi para kader PPP untuk bersaing menjadi ketua umum PPP agar muktamirin memiliki beberapa pilihan. “Jangan sekali-kali merekayasa muktamar ini hanya untuk mencalonkan satu kandidat. Jika ada rekayasa demikian, persoalan PPP hingga ke akar rumput tidak akan pernah selesai,” tegas mantan Anggota DPR RI ini. (Fath@imam_fath)