Semarang, Obsessionnews – Keputusan kontroversial Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Dr Kariadi menghentikan layanan pasien BPJS Kesehatan, membuat anggota legislatif Jawa Tengah (Jateng) angkat bicara. Pasalnya, kebijakan RSUP tersebut dinilai sangat tidak manusiawi bagi masyarakat tidak mampu. Ketua Dewan Perwakillan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, Rukma Setiyabudi mengatakan pihak rumah sakit sangat diskrimantif terlebih kepada pasien berdompet tipis. "Saya mengharapkan rumah sakit jangan sampai menolak pasien yang sangat membutuhkan. Jangan membeda-bedakan yang mampu bayar mahal dan mampu BPJS," tegasnya di gedung DPRD Jateng Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (5/3/2016). Pihaknya menegaskan, seharusnya layanan BPJS menjadi tanggungan rumah sakit yang tentunya dibayar oleh negara. "Tentunya (sakit) itu bukan kehendak mereka. Tapi semua harus dilayani dengan baik. Rakyat itu saudara kita," tukasnya. Rukma heran dengan ulah rumah sakit dengan penyandang nama pahlawan nasional itu. Sebab, ia menilai RSUP hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa menilik kepentingan sosial. Seharusnya, laba yang didapat menjadi subsidi silang bagi pasien BPJS. "Enggak apa-apa dan sah-sah saja membuat program sendiri. Tapi keuntungan itu harus menjadi subsidi silang bagi program-program masyarakat banyak yang sangat membutuhkan," kata dia. "Apakah itu program khusus Rumah Sakit Kariadi untuk menampung penderita-penderita yang berduit?," imbuhnya. (Yusuf IH, @HanggaraYusuf)