Jakarta, Obsessionnews – Usai dipecat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tampaknya Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, tak perlu menunggu lama untuk mendapatkan partai baru. Pasalnya, sejumlah partai siap menampung mantan kader terbaik PKS tersebut. Salah satu partai yang siap menampung Fahri adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu dikemukakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Hasto Kristiyanto. (Baca: Kebebasan Ekspresi Fahri Hamzah Berakhir Blunder) Hasto mengaku mengenal baik Fahri Hamzah. Ia pernah menjalin ubungan baik dengan Fahri ketika sama-sama berada di Komisi VI DPR. "Kemarin saya juga berdialog dengan Pak Fahri," ujar Hasto di sela-sela pembukaan pelatihan manajer ‎tim kampanye pilkada serentak di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2016). Meski mempersilakan untuk masuk PDIP, namun Hasto mengingatkan jika Fahri tetap harus melengkapi persyaratan. Salah satunya Fahri harus mengajukan surat pengajuan terlebih dahulu secara tertulis. (Baca: Fahri Hamzah Dianggap Tidak Patuh Pada Pimpinan) "Pilihan-pilihan politik tentu saja terbuka, bagi yang mau menjadi anggota PDIP harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu," katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, Fahri Hamzah resmi dipecat dari keanggotaan PKS melalui Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, pemecatan Fahri bukan tanpa alasan, dan tanpa prosedur. Menurutnya, Fahri sebelumnya sudah pernah dipanggil Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS pada 1 September 2015 yang diikuti pimpinan Majelis Syuro PKS. (Baca: Inilah Kronologis Pemecatan Fahri Hamzah) Selama ini Fahri dianggap tidak punya kesamaan pemikiran dengan keputusan DPP PKS, terutama dalam menyikapi isu-isu politik dan sosial. Beberapa kesalahan Fahri yang dianggap merugikan partai yakni ia menyebut anggota DPR “rada-rada bloon” yang berujung pada sanksi ringan. Kemudian Fahri mewakili DPR sepakat KPK dibubarkan. Serta berani pasang badan atas tujuh megaproyek pembangunan gedung baru DPR. Pendapat Fahri dianggap bertentangan dengan keputusan DPP PKS yang menolak usulan itu. (Fath@imam_fath)