Obsessionnews – Sekat komunikasi antara rakyat dan pemerintah seringkali menjadi masalah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good government). Hal tersebut tampaknya disadari betuk oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Maka untuk memutus sekat tersebut, Pemkab Bojonegoro mewujudkan open government, dimana rakyat dapat mencurahkan aspirasinya langsung kepada penyelenggara pemerintahan. Open Government dilaksanakan untuk membangun pemerintahan di Bojonegoro yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif. “Wujud open government diawali dengan Dialog Publik yang dilakukan setiap Hari Jumat di Pendopo Malwapati Pemkab Bojonegoro. Bahkan, tiap Jumat pagi kami mengadakan pertemuan manajemen review di kantor bupati. Mulai dari wartawan, LSM dan mahasiswa datang. Jadi, kami bukan transpran lagi, tapi sudah telanjang,” kata Bupati Bojonegoro, Kang Yoto, beberapa waktu lalu di Jakarta. Berdasarkan penelusuran Obsessionnews, Dialog Publik pertama kali dilakukan 2 hari setelah Kang Yoto menjabat bupati periode pertama atau pada Jumat, 14 Maret 2008. Dialog publik dilaksanakan untuk memberikan kesempatan pada rakyat untuk menagih janji Kang Yoto waktu kampanye. Pelaksanaan Dialog Publik disiarkan secara langsung oleh 2 stasiun Radio, yaitu Radio Malowopati 95,8 FM dan Radion Madani 125,5 FM. Disamping itu, poin-poin pertanyaan, pengaduan, aspirasi masyarakat yang disampaikan di dialog tersebut juga dituliskan dalam pemberitaan web Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro. Open Government di Bojonegoro juga diwujudkan dengan sarana lainnya, seperti short message system (SMS) langsung kepada bupati, saluran SMS pada Acara Cakrawala pagi Radio Malowopati 95,8 FM, twitter, whatsapp, dan mata radar. Tak cukup itu, bupati dan jajarannya sering turun ke desa dengan menggunakan motor trail untuk melakukan kunjungan ke desa terpencil yang sulit terjangkau. Cara ini dilakukan untuk mendengar dan melihat langsung persoalan masyarakat. Saat ini open government di Bojonegoro telah melibatkan teknologi informasi. Selain penggunaan social media, semua dokomen pengelolaan anggaran dalam posisi published. Bahkan data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah di-publish dan dapat di-download. Dan LAPOR! saat ini terhubung ke 87 kementerian/lembaga pemerintah, 5 (lima) pemerintah daerah, dan 44 badan usaha milik negara. (Fath@imam_fath)