Jakarta, Obsessionnews – Pengamat pertanian/pangan Dadung Hari Setyo yang juga Ketua Umum Komunitas Usaha Pertanian Sentra Usaha Tani dan Agribisnis Nusantara (KUP Suta Nusantara) berpendapat, apabila pemerintah benar-benar serius ingin mewujudkan kedaulatan pangan maka konsep strategisnya harus dapat melakukan peningkatan percepatan usaha tani dan agribisnis agar petani kita punya kompetensi yang kompetitif dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan globalisasi. “Sudah saatnya petani kita bergabung dalam kesatuan manajemen sentra usaha tani dan agribisnis yang berbasis iptek profesional yang berdaya saing baik secara komparatif maupun kompetitif. Bila Indonesia gagal dalam ketahanan dan kedaulatan pangan sampai dengan 2020 maka 2025 fakta disintegrasi akan ada dimana-mana,” tandas Dadung Hari Setyo kepada obsessionnews.com, Sabtu (1/4/2016). Menurut Dadung, partisipasi masyarakat harus menjadi basis orientasi ketahanan maupun kedaulatan pangan. “Kami selama ini selalu menggerakkan partisipasi masyarakat,” tegas Ketua Umum KUP Suta Nusantara. “Saya kuatir kalau partisipasi masyarakat dalam ketahanan dan kedaulatan pangan gagal diwujudkan, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik sosial yang berkepanjangan dan korbannya adalah masyarakat juga,” tambahnya. Oleh karena itu, Dadung berharap, komitmen Presiden Jokowi dapat diwujudkan oleh pelaksana-pelaksana kebijakan di bawah dan perlu diawasi. “Reward and punishment juga perlu ditegakkan di lingkungan petugas aparat di lingkungan pertanian. Ada prestasi diapresiasi dan ditinggkatkan. Ada 'kenakalan' harus diberi sanksi dan hukuman secepatnya,” tandasnya. Lebih lanjut, Ia menegaskan, keberadaan BUMN Pertanian perlu dikaji dan ditingkatkan perannya. “Kualitas SDM-nya perlu. Lepaskan beban kepentingan elit politik,” tutur Dadung. “BUMN Pertanian terlalu banyak tikusnya. Kalau sulit dilakukan mendingan disatukan satu atap BUMN Agro atau bisa diperkecil skala usaha supaya lebih mudah dalam menjalankan usahanya. BUMN Pertanian harus berkontribusi kepada suksesya ketahanan dan kedaulatan pangan. BUMN Pertanian harus dipertahankan sebagai asset bangsa!” serunya. Terkait Indonesia sebagai negara agraria tetapi masih saja impor beras, Dadung menilai adanya permainan. “Soal beras impor itu hanya permainan stok dan gudang. Kita minim sekali gudang dan stok pun minim. Sementara infonya gudang di Vietnam dan Thailand sudah sangat luar biasa. Tapi gudang yang cukup maka dk mungkin ada stok beras yang cukup,” ungkapnya. “Ya kalau Thailand memang bagus karena Negara Kerajaan dan pemerintah nya punya komitmen yang strategis, banyak ahli pertanian di sana yang dulu juga sekolah bljarnya di Indonesia. Ada juga yang sekolahnya di Brasil, Australia dan sebagainya. Kalau di kita (Indonesia) sekolah di pertanian tapi kerjanya jadi konsultan pertanian di bank,” bebernya. Mengenai buah-buahan impor yang membanjiri pasar-pasar di Indonesia, Dadung ikut prihatin. “Impor buah-buahan itu banjir dari China. Maklum, penduduk China lebih 1,5 miliar maka China dalam 10 tahun terakhir ini srategi perdaganganya luar biasa dengan membeli mayoritas hasil panen pertanian di dunia terutama negara tropis. Oleh China dipilihi yang grade 1 dan 2 untuk negeri China sendiri. Untuk grade 3 dan 4 di re-ekspor dengan packing dan processing tertentu kadang processing gunakan bahan yg berbahaya di re-ekspor ke Afrika Utara termasuk ke Indonesia,” ungkapnya pula. (Red)