‎Jakarta, Obsessionnews - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta DPR untuk meningkatkan kualitasnya, bukan hanya senang buat Undang-Undang (UU). Menurutnya, pernyataan Jokowi itu hanya pencitraan. Sebab, pembahasan UU di DPR juga banyak yang berasal dari usulan pemerintah. ‎"Jadi jangan pencitraan, DPR seolah buruk, pemerintah baik," katanya saat dihubungi, Rabu (30/3/2016). Selain itu Firman menyatakan, setiap UU yang masuk dalam Legislasi nasional juga selalu dibahas bersama pemerintah. Artinya, kata dia, pembuatan UU itu selalu ada peran yang melibatkan pemerintah. "Jadi kenapa DPR terus yang disalahkan," katanya. Politisi Golkar ini juga mengaku bingung, tahun lalu masyarakat mengkritik DPR karena dianggap kinerja legislasi rendah. ‎Ketika kinerja DPR dalam legislasi ingin ditingkatkan, justru disalahkan. Firman mengungkapkan, tahun 2016 ada 40 UU yang masuk dalam Prolegnas. Sebagian besar UU itu adalah usulan pemerintah. ‎ "Jangan UU dibatas, tapi pemerintah banyak mengusulkan," katanya. Ia mengakui anggota mendapat bonus tambahan‎ setiap membahas dan menggolkan satu UU. Namun, ia mengingatkan, pemerintah juga memiliki anggaran yang sama. "Jangan seolah pemerintah pusat itu paling suci. Postur ABPN untuk DPR itu kecil enggak sampai dua persen. Kementerian-kementerian itu justru mencapai triliunan," jelasnya. (Albar,@aal_albar)