Ditegur JK, Menteri Susi Pastikan UPI Tidak Beroperasi

Jakarta, Obsessionnews – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengakui banyaknya Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Bitung, Sulawesi Utara yang tidak beroperasi lagi. Namun, ia memastikan UPI tersebut sudah tidak beroperasi sejak lama. “Di Bitung (Sulawesi Utara) banyak UPI sejak dulu tidak pernah dipakai sejak dibangun, memang bukan dibangun untuk dioperasikan, karena tujuannya bukan untuk pengolahan, hanya memenuhi persyaratan untuk membawa ikan, dan juga bawa kapal dari luar negeri kalau ada UPI-kan?” ucap Menteri Susi saat konfernsi pers, dalam acara dialogue ‘Financing Sustainable Fisheries in Indonesia’ di Hotel Kempinski, Jakata, Selasa (29/3/2016). Namun, lanjut Menteri Susi, persoalannya adalah di Bitung itu ada berapa UPI yang tidak berproses, tidak punya barang berapa UPI, dan tidak prosesnya sejak kapan? sejak dulu apa tidak? Jadi sebenarnya, dulu itu banyak untuk mendapatkan izin kapal penangkap ikan Indonesia dari luar negeri itu harus bikin UPI. Sementara, Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan era Abdurrahman Wahid yang turut menghadiri acara ini, menilai optimis apa yang telah dilakukan Menteri Susi dalam menata perikanan dan kelautan Indonesia nantinya akan berbuah manis. “Intinya, sementara dekontruksi itu dilakukan tentunya banyak persoalan yang terjadi, karena setiap proses penyembuhan itu menyakitkan, jadi saya bilang, kalau melihat hasil yang lebih kongkrit dari program dekonstruksi bu Susi ini, coba cek datanya dari dua tahun dari sekarang,” jelas Sarwono. “Karena selama proses dekonstruksi ini terjadi, kontruksi barunya nggak akan kelihatan utuh. Pasti, banyak korban, banyak kekecewaan. Karena nggak ada orang yang diobati penyakitnya hari ini terus sembuh segar bugar,” tambahnya. Sebelumnya, Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan teguran kepada Menteri Susi dan meminta agar kebijakan moratorium kapal dan larangan transhipment dievaluasi, karena membuat produksi pengolahan ikan turun. Dalam suratnya Nomor B02/Wapres/03/2016, Wapres JK menyatakan, kebijakan Menteri Susi itu telah membuat ribuan kapal nelayan yang besar, baik kapal eks pemilik asing maupun kapal nasional, tidak bisa beroperasi. Bahkan, adanya peningkatan angka kemiskinan terjadi di Bitung, Sulawesi Utara, dan pengangguran di Maluku. Selain itu, lantaran banyak kapal tak beroperasi, pasokan ikan ke industri pengolahan ikan berkurang di Bitung. (Popi Rahim)





























