Jakarta, Obsessionnews - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Johan Budi SP, mengungkapkan alasan mengapa Presiden Jokowi melakukan inspeksi mendadak ke kawasan proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga di Kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), belum lama ini. Seperti diketahui sidak Jokowi ini memunculkan reaksi negatif dari Partai Demokrat. Partai pimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai Jokowi ingin membuka kesalahan pemerintahan sebelumnya. Karenanya petinggi partai ini langsung merespons dengan mengkritik pemerintah lewat 10 rekomendasi. "Ya gini, ini mungkin dikaitkan dengan beberapa waktu lalu dikaitkan dengan kunjungan Presiden ke Hambalang," ujar Johan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/3/2016). "Sekali lagi jangan dikait-kaitkan apa yang dilakukan presiden ke Hambalang itu sebagai bagian dari mengomentari kritik SBY, sama sekali tidak ada tujuan itu," tegasnya. Johan menegaskan tujuan kunjungan Presiden meninjau proyek Hambalang semata karena concern Presiden terkait upaya menyelamatkan aset negara. Kedua, kunjungan itu sudah digagas jauh sebelum adanya Tour of de Java, atau dua minggu sebelum Presiden meminta Menpora untuk mencari tahu situasi terkini proyek Hambalang. "Teman-teman kan sudah melihat bahwa fokus Presiden dalam konteks akselerasi pembangunan kan di infrastruktur, sehingga kunjungan ke Hambalang itu merupakan akselerasi itu sendiri," katanya. Dengan demikian, menurut Johan, sidak itu bukan bermaksud untuk menyerang pemerintahan sebelumnya. Tetapi pihaknya bisa menerima rekomendasi Partai Demorat itu sebagai bagian dari masukan kepada pemerintah. "Bahwa ada yang meberikan masukan dan kebetulan adalah mantan Presiden, tentu baik-baik saja sepanjang kritik dan masukan itu bisa digunakan untuk melaksanakan pemerintahan yang sekarang," tegas Johan. Berikut ini 10 butir rekomendasi Partai Demokrat kepada pemerintah: 1. Pemerintah harus menghitung pembiayaan yang tepat untuk pembangunan infrastruktur. 2. Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah untuk memerangi tanpa henti dan tanpa pandang bulu kejahatan narkoba. 3. Pemerintah perlu mencarikan solusi secara rasional dan feasible tentang permasalahan di APBN dan transparan dalam melakukan kebijakan fiskal. 4. Pemerintah harus memasukan tiga pilar utama ekonomi, yaitu manfaat ekonomi harus nyata, menjamin keadilan sosial, dan sistem tata kelolanya yang baik ke dalam RUU Tax Amnesty. 5. Tidak boleh ada desain dan kandungan suatu Undang-undang yang membuat KPK tak independen dan lemah. 6. Pemerintah harus mengupayakan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak untuk mencegah PHK dan bertambahnya pengangguran. 7. Partai politik adalah pilar demokrasi oleh karena itu, semua harus menghormati kedaulatan partai termasuk kekuasaan. 8. Kisruh sepakbola dan PSSI harus segera diselesaikan. 9. Pemerintah harus memberikan solusi soal status pegawai dan guru honorer agar masyarakat tidak resah. 10. Partai Demokrat melihat dalam melakukan kebijakan dan langkah pemerintah tidak sinergis. (Has)