Jakarta, Obsessionnews - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahean menilai pemerintah tidak memiliki tekat untuk memperbaiki kesalahan dan ketidakadilan yang terus berlangsung puluhan tahun. Nafsu eksploitasi sumber daya alam sarat ketidakadilan antara bangsa dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Cost recovery adalah pengambilan biaya operasi yang dilakukan oleh KKKS dimulai dari eksploitasi hingga produksi. Kata Ferdinand, cost recovery menjadi pembela diri untuk mencari kebenaran atas ketidakadilan. "Mulai dari tenaga kerja, biaya perumahan, infrastruktur dan peralatan kerja dibiaya oleh cost recovery. Yang menikmati itu hanyalah perusahaan KKKS dan karyawan sementara rakayt sekitar. Bahkan penduduk bangsa ini sebagi pemilik sah SDA tidak menikmatinya," ungkapnya dalam diskusi bertema "Kisruh Blok Masela-Cost Recovery: Ke Mana Arah Perubahan Undang-Undang Migas?" di Jakarta,  Kamis, (17/3/2016). Menurutnya,  tenaga kerja KKKS baik kualitas maupun kuantitas belum tentu layak dibayar sesuai yang diajukan. Ia menduga banyak karyawan tidak bekerja di lokasi KKKS beroperasi, tapi bekerja di tempat lain, namun dibayar oleh cost recovery. "Ada mark up jumlah tenaga kerja yang harus dibayar oleh negara kepada KKKS," duganya. Begitu pula biaya perumahan karyawan, mulai dari luar bangunan hingga dalam bangunan, mulai rumput hingga kamar tidur, semuanya diganti dan dibayar oleh pemerintah melalui cost recovery. Bukan saja itu, bahkan biaya sekolah dan berbagai kehidupan lainnya dan biaya perjalanan dinikmati secara gratis, sedangkan rakyat tidak dapat hidup gratis. "Infrastruktur peralatan digunakan KKKS terkecil sampai alat besar peralatan eksploitasi pun dibayar cost recovery. Ironinya semakin beroperasi bukan semakin turun tapi malah naik, padahal biaya-biaya itu mesti turun seiring dengan usia kontrak," tuturnya. Selain itu Ferdinand menilai juga Blok Masela masih dalam ketidakpastian, padahal cadangan Blok Masela akan habis sekitar 70 tahun dan dijuluki blok abadi. Poin terpenting pemerintah dalam menentukan Blok Masela adalah biaya investasi yang paling kecil. "Biaya ini semua akan diganti melalui cost recovery, maka pemerintah harus menghitung betul-betul biaya mana yang lebih murah, apakah di darat atau di laut. Semakin kecil biaya investasi, semakin kecil cost recovery yang akan dibayarkan pemerintah. Ini penting, ditambah faktor kepastian dan faktor hambatan, serta harus ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan bangsa. Itu harus menjadi dasar utama pengambilan kebijakan kemudian membahas multipliereffects-nya," jelasnya. Lebih lanjut Ferdinand menegaskan agar pemerintah dan DPR mendesain RUU Migas yang berkeadilan sosial dan sesuai Pancasila dalam Pasal 33 UUD 1945. UU Migas mesti mengatur komponen  yang layak diganti dalam cost recovery, agar semua komponen tidak dibayar, dan KKKS bertanggung jawab pada karyawannya. RUU Migas juga perlu mengatur konsep holding company dan tidak memecah belah BUMN sektor hulu, hilir, dan gas. "Hanya ada satu BUMN sektor migas dan lainnya masuk di bawah koordinasi holding sebagai anak usaha. Harus ada penegasan kepemilikan SDA kita di sektor Migas  dan kepemilikan nasional pada setiap blok migas. Konsep ini sangat penting untuk memperbaiki tata kelola migas kita," tegasnya. (Asma)