Jakarta, Obsessionnews - Politisi senior Partai Pembangunan Persatuan (PPP) mengaku kecewa dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang kembali mensahkan pengurus DPP PPP hasil muktamar Bandung 2011. Salah satu senior PPP, Tosari Wijaya, mengatakan sikap pemerintah dalam hal ini Menkumham Yasonna Laoly ini bisa kembali memperkeruh suasana islah yang tengah diupayakan oleh mereka. "Pemerintah kembali mengobok-obok PPP lagi yang sekarang lagi upaya menyatukan dua kubu pasca putusan MA mensahkan muktamar Jakarta," ujar Tosari di kantor DPP PPP, Jln Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (22/2/2016). Tosari Wijaya menilai keputusan Menteri asal PDI Perjuangan itu menyalahi aturan UU pemerintah maupun AD/ART partai berlambang Ka'bah itu. Menurut Tosari keputusan Menkumham yang mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) dan justru mensahkan muktamar Bandung yang sudah tak berlaku tersebut justru membuat krisis politik baru. "Harusnya sekarang pemerintah diam aja. Tak usah intervensi, kita mau damai," kata Tosari. Saat ini, jajaran senior PPP kata Tosari sedang mencoba merengkul kubu muktamar Surabaya pimpinan Rhomahurmuzy untuk bergabung pada muktamar Jakarta dibawah pimpinan Djan Faridz. "Dalam UU parpol pemerintah jangan intervensi, harusnya persatukan perbedaan pendapat. Tata negara kacau antara yudikatif dan ekskutif," papar Tosari. Dia melanjutkan jika Menkumham masih juga intervensi maka pihaknya akan mengambil langkah hukum untuk gugat putusan Menteri Yasonna ke PTUN dan Pengadilan Negeri. "Kita sekarang lagi rembug, ajak yang kubu Romy gabung kubu Djan. Mengundang semua untuk bersatu. Dua kubu harus bareng-bareng," tandasnya. (Has)