Ngawi, Obsessionnews - Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga memastikan kredit usaha rakyat (KUR) yang saat ini 9 persen akan kembali diturunkan menjadi 7 persen pada tahun 2017. Keputusan untuk kembali menurunkan suku bunga KUR ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku UKM. "Pemerintah memberikan kepercayaan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil sudah rill," ujar Menkop Puspayoga saat acara penyerahan simbolis KUR dan Kartu Ijin Usaha Mikro Kecil di Ngawi, Jawa Timur, Jumat (19/2/2016). Pemerintah menyadari bahwa walaupun angka pertumbuhan ekonomi nasional sudah membaik namun belum mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan di tingkat masyarakat kecil, dan angka kemiskinan belum menurun secara signifikan. Maka pemberdayaan pelaku UKM dianggap perlu menjadi prioritas pemerintah. Dengan menurunkan suku bunga KUR dari yang sebelumnya 22 persen menjadi 12 persen, dan terakhir 9 persen dan bakal diturunkan lagi diangka 7 persen pada tahun depan, diharapkan semakin meningkatkan gairah pelaku UKM dalam berproduksi. Apabila skala usahanya meningkatkan, maka bisa berpotensi menyerap banyak tenaga kerja. "Ini sebuah langkah nyata bagaimana bisa mengurangi kemiskinan. Tanpa bunga KUR rendah tidak akan tercapai kemiskinan itu turun. Apapaun hebatnya kegiatan kita kalau pelaku usaha kecil tidak diperhatikan, kemiskinan tidak akan turun," tegasnya. Untuk itu peran bank pelaksana KUR diminta harus terus tingkatkan dalam hal percepatan penyaluran KUR agar target pemerintah minimal Rp 100 triliun hingga akhir 2016 bisa terserap. Bank pelaksana KUR dimaksud yakni BRI, Mandiri, BNI, BPD Kalbar dan BPD NTT ditambah dua bank untuk KUR TKI, Maybank dan Sinarmas. "Untuk menggeliatkan kembali masyarakat gunakan KUR ini dan jangan kayak dulu lagi tidak efektif, ada hibah dulu sudah dipotong, sekarang tidak lagi semua harus diberikan kredit bunga ringan," ucap Puspayoga. Tugas pemerintah lanjut mantan Wakil Gubernur Bali itu, akan membina pelaku usaha disertai dengan memberikan KUR sebagai modal usaha. Selanjutnya pelaku usaha harus bisa memanfaatkan peluang ini untuk terus tumbuh dan berkembang. "Tidak ada di dunia pelaku usahanya itu keliling kampung, nenteng-nentang barang dagangannya, tidak ada, itu hanya ad di Indonesia. Semanagt ini kalau tidak dibina gak bisa akan berkembang," tandas dia. Dalam kesempatan kunjungan kerja ke Ngawi, Jatim, Menkop Puspayoga yang turut didampingi Deputi bidang Pembiayaan Braman Setyo menyerahkan secara simbolis KUR dan Kartu Ijin Usaha Mikro Kecil kepala pelaku UKM di kantor cabang BRI Unit Pasar Besar. Penyerahan ini disaksikan Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Ketua DPRD Ngawi Dwi Riyanto Djatmiko, dan wakil pimpinan wilayah BRI Malang Erizal. Dalam sambutannya, Erizal mengatakan hingga Februari 2016, BRI Malang telah menyalurkan KUR kepada 44.543 pelaku UKM dengan jumlah plafon sebesar Rp 675.701 juta. KUR ritel kepada 882 UKM dengn jumlah plafon sebesar Rp 124.543 juta. "Dengan jumlah tersebut, setiap debitur KUR mikro rata-rata menerim plafon KUR mikro sebesar Rp 12 juta. Sedangkan debitur ritel rata-rata menerima plafon KUR ritel sebesar Rp 141 juta," katanya. Erizal menambahkan bahwa aktivitas penyaluran KUR di wilayahnya dilakukan setiap hari kerja. Setiap hari rata-rata BRI ini menyalurkan KUR kepada 1.536 UKM dengan rata-rata jumlah plafon sebesar Rp 23.300 juta. Sementara untuk wilayah Ngawi sendiri penyaluran KUR dilakukan kepada 1.268 UKM dengan jumlah plafon sebesar Rp 26.633 juta. Secara harian BRI Ngawi menyalurkan kepada 43 orang dengan rata-rata jumlah plafon sebesar Rp 918 juta. "Upaya kami menyalurkan KUR ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, yakni dengan memudahkan pelaku UKM mendapatkan IUMK sebagai salah satu syarat administrasi pelayanan KUR," lanjut Erizal. Bupati Ngawi Budi Sulistyono mengaku program KUR ini sejalan dengan program pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat yang berbasis pembangunan desa. Prioritas program desa yang digalakkan adalah dengan membangun pasar desa. "Karena indikasi desa, ketika pasar desa rame maka ekonominya sejahtera. Kalau kayak kuburan berarti masyarakat melarat karena tidak mampu ke pasar," ujar Budi. (Has)