Jokowi: Deregulasi Diperlukan untuk Tingkatkan Iklim Investasi

California, Obsessionnews - Sebagai rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Amerika Serikat (AS), Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kunci (keynote speech) pada acara US-ASEAN Business Counci (US-ABC) yang dilaksanakan di Ballroom Hotel St. Regis, San Fransisco, California, AS, Rabu (17/2/2016) waktu setempat.
Di awal pidatonya, menyampaikan bahwa Indonesia cukup berbangga dengan kondisi perekonomiannya saat ini. Saat pasar modal di Cina menurun drastis, saat pasar modal di AS mengalami penurunan, dan saat harga minyak mentah anjlok di pasaran, tapi Rupiah relatif stabil, dan pasar modal Indonesia hanya sedikit mengalami penurunan. Bahkan PDB kuartal IV 2015 Indonesia bisa mencapai 5.03%, melampaui prediksi lembaga-lembaga keuangan.
Presiden mengungkapkan ini bisa jadi merupakan buah dari kerja yang telah dilakukan Indonesia, seperti konsolidasi politik, reshuffle kabinet dengan memasukkan lebih banyak teknokrat dan profesional serta membangun infrastruktur.
"Secara keseluruhan saya masih optimis, Indonesia telah mencapai tataran stabilisasi ekonomi," ujar Presiden.
Akan tetapi Presiden menyatakan bahwa ini semua belum cukup. Masih banyak yang harus dilakukan sebagai langkah pembenahan di Indonesia. Diantaranya adalah penyederhanaan serta pembenahan perijinan, peraturan yang tumpang tindih, termasuk deregulasi Daftar Negatif Investasi.
"Kami terus melakukan perbaikan, kami terus lakukan reform, yang kami lakukan di Indonesia adalah supply-side reforms," kata Presiden.
Konsep ini pertama diperkenalkan oleh Ronald Reagan saat menjabat sebagai Gubernur Negara Bagian California yang bersama-sama dengan Perdana Menteri Inggris waktu itu, Margareth Thatcher, memberlakukan deregulasi ekonomi Inggris dan AS.
"Saat ini, kita harus memberlakukan kebijakan yang sama di emerging markets, yakni membebaskan bisnis dan industri dari Undang-undang dan peraturan yang berlebihan," ucap Jokowi.
Sejak awal tahun ini, menurut Presiden Jokowi, perekonomian global mengalami perlambatan. Banyak emerging markets mengalami penurunan. Banyak yang mengkhawatirkan ini akan berdampak pada ekonomi maju. Pada kondisi ini, Presiden menilai bahwa Bank Sentral Dunia memang harus menyediakan likuiditas yang diperlukan oleh dunia. Namun, lanjut Presiden, Pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia tidak boleh menunda tindakan-tindakan nyata dan aksi mendasar.
Reformasi struktural, investasi jangka panjang yang tidak berfokus pada langkah-langkah jangka pendek yang populis merupakan tindakan yang seharusnya diambil. Dan ini membutuhkan waktu.
"Saya yakin tidak ada jalan pintas. Jamannya sudah berbeda jika dibandingkan dengan era Bapak Reagan dan Ibu Thatcher," katanya.
Lanjut Presiden, pada era mereka ancamannya adalah deflasi. Pada era mereka kesalahan yang terjadi ialah pemungutan pajak yang berlebihan. Kini kesalahannya ialah kurangnya pemungutan pajak, khususnya pada emerging markets. Di banyak negara kebijakan fiskal yang buruk akan membuat negara kehilangan sumber daya yang dibutuhkan untuk investasi masa depan.
Presiden Jokowi melanjutkan tantangan ekonomi yang dihadapi kini sudah bergeser. Bukan lagi kesalahan pemungutan pajak yang berlebihan. Namun sebaliknya, kebijakan fiskal yang buruk telah menyebabkan negara kehilangan sumber daya yang dibutuhkan untuk investasi masa depan.
Meski demikian, kepemimpinan yang tegas dan jujur tidak boleh berubah. Untuk itu, pada akhir pidatonya, Presiden mengajak untuk melakukan tindakan tegas, jujur, berorientasi jangka panjang, dan siap untuk tidak popular.
US-ABC merupakan forum yang bertujuan untuk mendorong peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan antara AS dengan negara-negara anggota ASEAN. US-ABC dibentuk atas inisiatif dari pemerintah negara-negara ASEAN dalam forum dialog ASEAN-AS tahun 1984. (Has)





























