Bandung,  Obsessionnews - Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat (Jabar) menolak proyek kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono didampingi Sekretaris DPD Gerindra Jabar, Sunatra, beserta pengurus lainnya di Gedung DPRD Jabar, Kamis (18/2/2016). Menurut Ferry, seiring dengan penolakan dan aspirasi masyarakat, terkait  kajian barbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi dan dampak lingkungan. "Dari aspek pisik jelas terjadi kerusakan lingkungan, oleh karena itu berdasarkan Perda  Pemprov Jabar, seperti kawasan Tegalluar dan Gedebage sudah hilang oleh pembangunan Summarecon," tegasnya. Selain itu,  menurutnya, ada kawasan burung Belekok di kawasan Cisaranten Kidul Kota Bandung yang terganggu pembangunan Summarecon dengan dalih penataan lingkungan. Bahkan, lanjutnya,  kereta api cepat dari perspektif Pemerintahan Pusat saat menjadi presiden maupun menjelang kampanye ada janji membangu KA ekonomi untuk kemakmuran rakyat,  bahkan akan membangun maritim. "Kenapa tiba-tiba berubah menjadi kereta api cepat," ujarnya. Ferry menilai, tidak pernah sekalipun dari pemerintah baik  kementerian Perhubungan membicarakan rencana perkeret apian, namun langsung terwujud. Ia juga mempertanyakan, penetapan pemenang lelang juga menuai kontroversi, karena pihak Jepang telah melakukan kelayakan dan lain-lain cukup lama, tiba-tiba pihak Cina yang menang, sungguh mengundang pertanyaaan mengapa Cina yang tidak punya studi kelayakan yang menjadi pemenang. "Sampai sekarang belum ada satupun dokumen dari Pemerintah Indonesia dengan pihak pemberi dana tidak ada, hal ini membuat Fraksi Gerindra khususnya di Jabar menyampakan sikap. Ferry menambahkan pihaknya mendapat masukan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari ICW soal pengelumbangan biaya. "Proyek KA tidak dapat dikatan untuk kepentingan umum karena hanya untuk golongan tertentu saja, Perpres yang dikeluarkan Pemerintah adalah indusri strategis, padahal proyek ini tidak strategis karena tidak sepenuhnya  di biayai negara. Hitungan rugi laba dengan investasi 80 trilyun  menurut Gerindra proyek ini adalah proyek prestisius yang urgensinya patut dipertanyakan, relvansinya sungguh tidak urgen, olleh karena itu Gerindra mencurigai ada kepentingan bisnis yang jauh lebih besar dari proyek ini. "Jangan sampai  hanya untuk kelompok sosial tertentus saja, dalam hal ini pemerintah tak pernah menjelaskan," tegasnya. Kalau bicara manfaat, kami berkeyakinan proyek yang dilewati adalah kawasan yg dibeli dengan harga murah kemudian dijual dengan harga tinggi. Dengan kata lain proyek ini hanya memarjinalkan orang asli daerah kepinggiran dan dihuni oleh para pengusaha asing. Penolakan yang sama juga disampaikan Walhi dan Forum Ki Sunda yang hadir dalam acara tersebut dan berencana menggugat Pemerintah atas proyek kereta api cepat ini.  (Dudy Supriyadi)