Jakarta, Obsessionnews - Pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar yang disepakati dua kubu baik Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie disebut-sebut sebagai media yang efektif untuk menyatukan kembali partai Golkar. Untuk itu, Wakil Sekjen Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, pelaksanaan Munas yang akan datang harus dilaksanakan secara demokratis dan transparan. Dimana, hal itu kini sudah menjadi tuntutan dari semua masyarakat Golkar. "Ternyata tuntutan demokrasi di Golkar itu tingkatannya harus ditingkatkan lagi, dibandingkan dengan proses demokrasi yang lama," kata Ridwan di Jakarta, Selasa (16/2/2016) Menurutnya, demokrasi di Golkar sejatinya sudah mulai diterapkan sejak reformasi dengan terpilihnya Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Golkar, disusul dengan Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie. Namun, tetap saja masih ada yang menilai demokrasi di Golkar belum sesuai. Buktinya, ketika Aburizal terpilih sebagai Ketua Umum Golkar pada Munas Bali. Meski dianggap itu demokratis, tapi masih ada yang menilai Munas Bali penuh rekayasa sehingga, bagi masyarakat Golkar yang kecewa, mereka membuat Munas tandingan. "Jadi yang perlu ditingkatkan adalah demokrasi terbuka tidak ada rekayasa dalam persiapan Munas, baik itu dari panitia penyelenggara, panita pengarah dan pelaksana," katanya. Anggota Komisi X DPR ini menuturkan, semua orang tahu Golkar sejak jaman Orde Baru dicap sebagai partai otoriter. Dimana pemilihan ketua umum hanya lewat satu pintu melalui Dewan Pembina yang diketuai oleh Soeharto. Kondisi ini kata Ridwan sempat membuat masyarakat jenuh dengan Golkar. Namun, reformasi bergulir Golkar tidak bubar. Sebab, Golkar mulai merubah bentuk dengan paradigma baru yang lebih demokratis. Ini ditandai dengan munculnya konvensi Golkar dalam mencari calon presiden. "Ketika itu kan yang terpilih bukan ketua umumnya, malah dari orang luar yakni Wiranto," ucapnya Kedepan meski Golkar sudah mulai menerapkan demokrasi. Ridwan juga tidak ingin demokrasi itu berjalan tanpa batas. Menurutnya, demokrasi di Golkar harus sesuai dengan ideologi dan jati diri bangsa yaitu demokrasi gotong royong. ‎"Demokrasi berazaskan gotong royong, yaitu terjadinya musyawarah mufakat. Ini yang dilupakan oleh kader-kader Golkar," tuturnya. Menurut Ridwan untuk mewujudkan ini memang tidak mudah, dibutuhkan kajian yang dalam serta masukan dari semua pihak. Jangan sampai dalam munas ini hanya bisa menerima banyak masukan. Namun pranatanya belum siap. Sehingga, ‎bisa menjadi bumerang bagi Golkar sendiri. ‎"Kalau seumpama pada Munas yang akan datang tidak ada perubahan dalam proses demokrasi, maka akan terjadi konflik lagi," jelasnya (Albar)