Jakarta, Obsessionnew - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, memimpin 30 orang rekannya menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan legislator ini untuk mendesak lembaga anti rasuah itu mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. "Ternyata apa yang dikatakan basi, gak basi prosesnnya berjalan terus nanti dua rabu akan datang kami datang lagi ke sini mudah-mudahan sudah ada perkembangan," ujar M Taufik di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/2/2016). Taufik membantah desakan mereka kepada KPK terkait dengan pilkada DKI Jakarta yang baru akan berlangsung pada 2017 mendatang, sebab Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta adalah orang yang dilaporkan dalam kasus ini. "Kan laporan sebelum ini rame, wakil rakyat boleh nanyain, sampean laporin kita nanyain juga, gak ada urusannya dengan Pilkada," katanya. Di tempat yang sama, anggota DPRD dari Fraksi PPP Abraham Lunggana alias Haji Lulung juga membantah demikian. Lulung yang sering berseteru dengan Ahok dan menyatakan siap maju dalam pilgub DKI, bahkan membalas pernyataan wartawan dengan nada kasar. "Ah norak lu," pungkas Lulung sambil perlahan meninggalkan kerumunan wartawan. Semula, rombongan ini hendak bertemu langsung dengan pimpinan KPK, entah siapa saja yang bersedia. Namun apa daya, keinginan mereka itu tak kesampaian, perwakilan ini hanya ditemui oleh Direktur Pengaduan Masyarakat KPK. Lulung mengatakan, sebagai anggota DPRD mereka ingin mendorong KPK menyelesaikan kasus hukum yang pernah dilaporkan itu, agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian siapa yang terlibat dan patut diminta pertanggung jawaban. "Kenapa kami datang tugas fungsi kami sebagai alat kontrol, oleh karenanya kami bukan orang perorang tapi lembaga DPRD fungsi kami untuk kontrol," papar Lulung. Sayangnya dia tidak menjelaskan secara rinci duduk perkara dugaan korupsi RS Sumber Waras termasuk peranan pihak yang dilaporkan. Hanya saja politisi PPP ini berjanji akan intens bertemu pimpinan KPK guna mempercepat penuntasan kasus dimaksud. "Kasus RS Sumber Waras kasus DKI, kasus uangnya rakyat DKI, yang harus dipertanggung jawabkan," lanjutnya. (Has)