Jakarta, Obsessionnews - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan, anggaran untuk sosialisasi Asian Games 2018 harus jelas dan harus ada pengadaan tender barang dan jasa serta dan laporan event mana yang dikerjakan. Anggaran sosialisasi pada 2016 sebesar Rp 61 miliar itu agar dimanfaatkan dengan baik dan jangan ada indikasi korupsi. Deputi BPKP Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Bidang Polhukam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Binsar Simanjuntak hari ini di Jakarta mengatakan, telah ada instruksi Presiden tentang hal ini, sehingga pihaknya bisa masuk lebih dalam. BPKP sudah meminta data ke Kemenpora dan mendapat jawaban data sedang diproses di inspekorat Kemenpora. Dari KOI belum dapat jawaban, dan akan crosscheck ke Kemenpora karena datanya ada disana. Jadi BPKP baru melalukan survey awal. Binsar sudah mendengar dugaan ada penyalahgunaan dana, tapi dia janji pihaknya kerja secara profesional. Karena itu dia menghimbau KOI dan Kemenpora agar menyediakan data yang diminta, jangan dipersulit. Binsar menilai seharusnya pihaknya dipanggil sebelum dana sosialisasi sebesar Rp 61 miliar itu cair dan dipergunakan. Pihaknya akan menelusuri kemana dana itu disalurkan. Binsar mengatakan pihaknya juga akan masuk ke proyek renovasi venue Asian Games 2018. Rekan Binsar yang lain, Djoko Prihardono mengatakan, dia juga mempertanyakan mengapa dana sosialisasi bisa cair sebelum INASGOC dibentuk dan tidak adanya tender. Juga ada 50 mobil operasional Asian Games 2018 yang terparkir di halaman POPKI Cibubur. Menurut Djoko, seharusnya semua tercatat dan ada dalam APBN 2015 maupun 2016. Beda halnya jika itu adalah hibah, tapi nantinya harus tetap dicatat, tandas Djoko. (baron)