Penjelasan Bima Arya atas Kehadirannya di Acara HTI

Jakarta, Obsessionnews - Wali Kota Bogor Bima Arya menanggapi banyaknya pertanyaan dari media sosial tentang kehadirannya di acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 8 Februari 2016. Menurutnya, kehadirannya itu merupakan sikap seorang pemimpin yang harus mengayomi semua rakyatnya khususnya di Bogor. "Bagi saya, pemimpin harus mengayomi dan merawat silaturahmi. Perbedaan keyakinan, agama, cara pandang, politik tak boleh jadi hambatan untuk silaturahmi," kata Bima dalam keterangan tertulisnya Kamis (11/2/2016) Bima sendiri punya padangan berbeda dengan HTI mengenai sistem pemerintah. Ia menegaskan, NKRI dan Pancasila harga mati yang tidak bisa diganggu gugat. Dan ia tidak sependapat dengan HTI yang menginginkan sistem khilafah dalam pemerintahan Indonesia. "Saya berbeda pendapat dengan kawan-kawan Hizbut Tahrir Indonesia, termasuk soal Khilafah serta cara pandang terhadap agama dan negara. Saya banyak tidak sependapat dengan konsep manifesto Khilafah Hizbut Tahrir," tuturnya. Sikap tegasnya itu juga sampaikan pada saat acara pertemuan dengan mereka. Menurutnya, Pancasila sudah final untuk menyatukan Bangsa Indonesia. Karena itu, ia tidak setuju kepada kelompok masyarakat yang mencoba untuk merusak NKRI dengan menggantikan Pancasila. "Saya juga tidak setuju dengan kelompok-kelompok yang mencoba-coba memecah belah NKRI, mengganti Pancasila, sampai kapanpun," tegas Bima. Hanya saja, politisi PAN ini menilai ada kesamaan antara dirinya dengan HTI, sehingga ia mau menghadiri acara tersebut. Misalnya, dalam hal pemberantasan korupsi, kemiskinan, pengangguran, HIV AIDS, kriminalitas, dan lain-lain. Keduanya sepakat itu adalah musuh bersama. "Saya mengajak HTI untuk fokus pada program penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat, karena pada aspek ideologi sudah selesai, Pancasila dan NKRI harga mati," ucapnya. Menurutnya, perbedaan adalah keniscayaan. Sedangkan kebersamaan dan persatuan harus tetap diperjuangkan. Ia sadar untuk memajukan bangsa ini, tidak hanya bisa mengandalkan tangan pemerintah, tapi butuh dukungan dan kerjasama dari masyarakat. "Saya berterima kasih atas kritik dan koreksi yang disampaikan pada saya. Saya percaya, ini bagian dari proses dialektika menuju Indonesia yang lebih maju," tutupnya. (Albar)





























