Pemerintah Keluarkan 35 Bidang Usaha dari Daftar Negatif Investasi

Jakarta, Obsessionnews - Pemerintah merubah Daftar Negatif Investasi (DNI) melalui paket kebijakan ekonomi 10 yang baru diluncurkan di Istana Jepresidenan Jakarta, Kamis (11/2/2016). Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dalam kebijakan baru ini, sebanyak 35 bidang usaha, dikeluarkan dari DNI. "Hal penting lainnya adalah hilangnya rekomendasi pada 83 bidang usaha, antara lain Hotel (Non Bintang, Bintang Satu, Bintang Dua);Motel;Usaha Rekreasi, Seni, dan Hiburan;Biliar, Bowling, dan Lapangan Golf," katanya. Bidang usaha itu antara lain industri crumb rubber, cold storage, pariwisata, industri perfilman, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi, pengusahaan jalan tol, pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya, dan industri bahan baku obat. Ia menambahkan revisi DNI juga membuka 20 bidang usaha untuk asing dengan besaran saham tertentu, yang sebelumnya PMDN 100%. Bidang usaha itu antara lain jasa pelayanan penunjang kesehatan (67%), angkutan orang dengan moda darat (49%);industri perfilman termasuk peredaran film (100%);instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (49%). Perubahan DNI ini telah dibahas sejak 2015, dan sudah melalui sosialisasi, uji publik, serta konsultasi dengan Kementerian/Lembaga, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain meningkatkan perlindungan terhadap UMKMK, perubahan DNI ini dilakukan juga untuk memotong mata rantai pemusatan ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu. "Dengan demikian harga-harga bisa menjadi lebih murah, misalnya harga obar dan alat kesehatan. Mengantisipasi era persaingan dan kompetisi Indonesia yang sudah memasuki MEA," kata Darmin. Paket ini juga membuka lapangan kerja dan memperkuat modal untuk membangun, mendorong perusahaan nasional agar mampu bersaing dan semakin kuat di pasar dalam negeri maupun pasar global. Darmin menegaskan kebijakan ini bukanlah liberalisasi tetapi upaya mengembangkan potensi geopolitik dan geo-ekonomi nasional, antara lain dengan mendorong UMKMK dan perusahaan nasional meningkatkan kreativitas, sinergi, inovasi, dan kemampuan menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan. (Has)





























