‎Jakarta, Obsessionnews - Krisis ekonomi global telah berdampak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Ini ditandai dengan puluhan ribu karyawan yang sudah di-PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh sejumlah perusahaan asing ternama dari Jepang dan negara-negara lain. Lantas bagimana kebijakan paket ekonomi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi, apakah tidak mempengaruhi iklim investasi? Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan, memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab perusahaan melakukan PHK. Pertama, berkaitan persaingan antar perusahaan, dimana perusahaan lama kini harus menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan baru yang lebih inovatif, kreatif, baik dari segi harga seperti fitur dan sebagainya, juga promosi yang lebih menarik. ‎"Jadi perusahan-perusahan yang lama yang eksisten itu menghadapi persaingan yang lebih ketat dengan kehadiran perusahan-perusahan baru yang lebih inovatif harganya lebih murah, lebih ekspansif, itu menyebabkan banyak perusahan-perusahaan lama yang kalah bersaing‎," katanya kepada Obsessionnews Selasa (9/2/2016) Kedua, Sarmuji menuturkan, memang ada benarnya pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegaro yang menyebut penyebab PHK karena ketidakmampuan perusahaan dalam merebut pasar. Namun, disisi lain, Sarmuji melihat penyebab PHK juga bisa juga disebabkan karena iklim investasi. Politisi Golkar ini menjelaskan, bisa aja ada faktor eksternal dimana negara-negara lain banyak menawarkan cara berinvestasi dengan mudah, sehingga perusahaan lebih tertarik pindah ke negara lain. ‎"Jadi kalau ada negara lain yang menawarkan iklim investasi yang lebih baik, lebih kondusif bagi pengembangan perusahaan, mereka pasti akan melirik ke negara lain," katanya. Karena itu, Sarmuji mengatakan, urusan PHK pemerintah tidak bisa melakukan penyederhanaan seperti yang dikatakan Menteri Keuangan. Namun, lebih jauh dari itu, pemerintah harus melihat membaca kembali, apa iklim investasi di Indonesia sudah diminati atau tidak oleh perusahaan-perusahaan asing. Adapun mengenai kebijakan ekonomi pemerintah yang sudah sampai jlid 9, Sarmuji menilai berdasarkan data memang sudah ada pengaruh. Misalnya ada peningkatan, realisasi investasi, pada tahun 2015 itu meningkat, 17,8 persen. Ada juga meningkat komitmen investasi naik 111 persen. "Itu artinya ada pengaruhnya lah," katanya. Namun, diluar itu kata Sarmuji tetap perlu ada evaluasi apakah poin-poin yang diberikan sudah cukup untuk menarik investor. Misalnya intensif perpajakan apakah intensif perpajakan yang diberikan sudah cukup. Menurutnya, kadang kebijakan itu realisasinya tidak sesuai dengan rencana atau konsep. "Kadang-kadang kebijakannya baik tapi tidak implementatif, tidak efektif, itu juga harus dikontrol oleh pemerintah, sudah berjalan atau belum, misalkan paket deregulasi, apakah betul, sekarang di daerah-daerah industri izin itu tiga hari sudah bisa jalan, itu kan perlu dicek ulang," jelasnya. (Albar)