Jakarta, Obsessionnews - Seorang ibu, di sebuah daerah di Jawa Barat yang sempat jadi lumbung padi nasional berteriak. Ini, lantaran gaji suami dan usaha kecil miliknya tak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. "Coba bayangin, saya jadi istri sering pusing ngatur keuangan keluarga. Bayaran sekolah, listrik, juga soal makan. Pemerintah gimana sih, kok ga bisa ngendaliin harga?" kata Guti, kepada obsessionnews.com dalam sebuah perbincangan di warung mie ayam miliknya. Soal pangan, pemerintah sepertinya tak berdaya mengendalikan fluktuasi harga. Akibatnya, daya beli masyarakat melorot hingga angka pertumbuhan ekonomi tinggi cuma tinggal mimpi. Julukan Indonesia sebagai negara agraria pun perlu dipertanyakan. Sepanjang tahun 2015, pertumbuhan ekonomi cuma mencapai angka 4,79 persen. Dan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ini merupakan yang paling rendah selama enam tahun terakhir. Banyak yang menduga kalau fluktuasi harga pangan akibat ulah kartel. Pola permainannya, masuk lewat kebijakan impor yang ditetapkan pemerintah. Dan ini, sudah berlangsung sejak lama. Kalau benar dugaan itu, coba kita mundur beberapa tempo ke belakang. Pada awal triwulan ketiga tahun 2015 lalu, Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia menyuguhkan data. Di sana disebutkan, kalau 65 persen kebutuhan pangan negeri ini disokong dari impor. Sedangkan hingga akhir tahun 2014, nilai impor pangan mencapai lebih dari 5 miliar dolar AS. Impor tersebut, meliputi beras, kedelai, jagung, terigu, ketan, garam, daging sapi, buah-buahan, sayur mayur, ikan teri, ikan kembung, ikan lele dan gula. Sementara itu, hingga akhir tahun 2015, berdasarkan penugasan dari pemerintah, Badan Urusan Logistik (Bulog) mematok target impor beras sebanyak 700 ribu ton yang berasal dari Thailand serta Vietnam. Namun, yang berhasil direalisasi cuma 400 ribu ton. Menteri Perekonomian Darmin Nasution, menginginkan impor jangan sampai tertahan. Sebab pada kuartal IV 2014, kata dia, ketika hasrat impor ditahan, pasokan menipis dan harga telur serta daging ayam justru meroket. Menurut Darmin, hingga akhir tahun 2015, Bulog hanya mampu menyediakan stok beras sebanyak satu juta ton. Padahal kata dia saat jumpa pers akhir tahun lalu, jumlah tersebut belum memadai. Idealnya, angka harus berada 1,35 juta sampai 1,5 juta ton. Dia pun memprediksi produksi beras nasional bakal normal pada April 2016. Soal kebutuhan gula kristal putih (GKP), Indonesia pada periode Januari hingga April 2016 perlu persediaan sebanyak 1,1 juta ton. Namun, musim giling tebu baru bakal terjadi pada bulan Mei-Juni. Memenuhi kebutuhan GKP pada periode tersebut, pemerintah sudah menugaskan Bulog melakukan impor 200 ribu ton. Sebab persediaan cuma ada 840,6 ribu ton. Selanjutnya, mengenai daging sapi. Pemerintah sudah merencanakan impor 600 ribu ton sesuai estimasi produksi dalam negeri dan kebutuhan konsumsi tahun 2016 ini. Dan, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih menegaskan, kalau Surat Persetujuan Impor (SPI) 198 ribu ton untuk kuartal I sudah dikeluarkan. Demi Petani Pemerintah memastikan, meski impor pangan tetap dilakukan, jumlahnya tidak akan meningkat banyak ketimbang tahun 2015 lalu. Sebab produksi di dalam negeri dinilai cukup baik. Dan ini, dilakukan guna memberi keamanan pada pasokan. "Impor beras kan bukan untuk lantas dilepas ke pasar. Itu untuk keamanan kita. Karena, kita kan melindungi petani. Petani itu di samping produsen juga konsumen. Dari sisi Kemendag ya gak enjoy, tapi ini kebutuhan," ujar Suprih. Suprih menekankan, keputusan impor telah melalui perencanaan dan strategi matang. Tak hanya pangan, komoditas lain yang masih akan impor dan bahkan meningkat nilainya, adalah bahan baku penolong infrastruktur. Kalau data pangan akurat dan ada keberpihakan pada petani, impor wajar-wajar saja. Sebab agroekologi berbasis keanekaragaman pangan dan pengolahan yang bijak, mampu menyediakan berbagai macam kebutuhan. Celah Buat Kartel Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, pernah bilang, kebijakan pemerintah dengan sistem kuota impor, justru menjadi pupuk bagi kartel untuk terus tumbuh subur. Akibatnya, harga bahan pangan terus dimainkan. Buktinya, meski pemerintah mati-matian melakukan impor seperti kata Darmin Nasution tadi, harga tetap berfluktuasi. Dan di sinilah peran Bulog sebagai penyangga pangan dibutuhkan. Namun lagi-lagi, ada soal tersendiri ketika peran Bulog mau ditingkatkan. Sebab, lembaga ini punya beban ganda yakni profit dan non profit. Dalam menyusuri mata rantai distribusi mulai dari petani hingga konsumen, Indef menyebutkan ada yang salah dalam tata niaga perdagangan. Kebijakan liberalisasi soal ini, malah justru membuat kartel tumbuh subur. Bahkan, ketika daftar importir yang sudah masuk bidikan hukum diperiksa kebenarannya dari alamat serta nomor telepon yang ada, banyak yang fiktif. Beberapa perusahaan punya nomor telepon sama antara satu dengan lainnya. Siapa Kartelnya ? Sebelum dijebloskan ke dalam kasus hukum, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, pernah bilang kalau kebijakan impor yang terus dilakukan justru sengaja diciptakan agar Indonesia terkesan kekurangan bahan pangan. Indonesia sengaja dikondisikan sekelompok mafia atau kartel hingga seolah tak mampu memenuhi kebutuhan perutnya sendiri. Soal daging sapi misalnya. Meski produksi Indonesia terbilang besar, impor tetap dilakukan. Padahal, sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, mampu menyuplai kebutuhan tersebut. Salah satu bukti yang menunjukkan adanya perselingkuhan adalah diungkapnya kasus korupsi impor daging sapi pada Januari 2013 lalu. Di situ, melibatkan nama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq. KPK mengakui kalau ada koneksi antara pelaku kejahatan dengan pemegang kekuasaan. Salah satu salurannya adalah, kebijakan kuota impor serta penghapusan tarif bea masuk. Samad bilang, dari 57 komoditas pangan impor hampir semuanya mendapat fasilitas penghapusan tarif bea masuk. Lembaga pangan independen internasional OECD menyebutkan, di pasar global, ada empat 'warung besar' yang menguasai 90 persen pangsa perdagangan biji-bijian di seluruh dunia. Mereka, sering disebut sebagai ABCD atau Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Penguasa pangan di dalam negeri pun punya minat membangun koneksi dengan 'warung besar' itu. Rencana akuisisi sejumlah perusahaan pangan di Indonesia pun disodorkan kepada sang raksasa, demi mendulang untung dan membuat gigi pemerintah tak tajam. Rindu Gaya Lama Di era Orde Baru, pelaksanaan pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Soal pangan juga diatur di dalamnya. Presiden sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), wajib menjalankan GBHN dan bisa segera diminta pertanggung jawabannya saat krisis pangan terjadi. Sebab di dalam haluan tersebut, 40 persennya berisi soal ketahanan pangan. GBHN sendiri merupakan rencana strategis pembangunan jangka panjang yang disahkan melalui ketetapan MPR. Makanya, kebijakan pemerintah yang saat ini dinilai tak berpihak pada kepentingan bangsa termasuk ketahanan pangan, perlu juga dibenahi dengan cara lama. Sebab, pangan tak bisa dilepaskan dari sistem distribusi, kebijakan keuangan, serta kelengkapan infrastruktur. (Mahbub Junaidi)