Jakarta, Obsessionnews - Dalam rapat Komite I DPD RI dengan delegasi calon Daerah Otonom Baru (DOB) dari Provinsi Maluku, anggota DPD RI Komite I asal Provinsi Maluku, Letjen TNI (Marinir) Purn Dr Nono Sampono menyatakan mendukung penuh terbentuknya DOB di Provinsi Maluku. Pasalnya, realitas menunjukkan bahwa pasca konflik tahun 2000 sampai 2005 di Provinsi Maluku masih menyisakan banyak persoalan seperti secara faktual Provinsi Maluku saat ini sebagai daerah termiskin nomor 4 secara nasional, serta memiliki presentase pengangguran tertinggi di Indonesia. “Sebagai Senator mewakili daerah Provinsi Maluku, saya sangat mendukung penuh dan bersama-sama akan ikut memperjuangkan agar disetujuinya usulan DOB di Provinsi Maluku. Saya yakin salah satu solusi untuk peningkatan, pengembangan, dan pemerataan pembangunan sekaligus mengejar ketertinggalan baik infrastruktur maupun SDM adalah pembentukan DOB. Selain itu, juga dapat memperpendek rentang kendali,” jelas Nono Sampono kepada Obsessionnews, Kamis (4/1/2016). Selain itu, mantan Kepala Basarnas RI ini juga menyampaikan bahwa beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) terdapat di provinsi Maluku yang sudah terbentuk siklus pasca konflik yang lalu yaitu SBT (Seram Bagian Timur), SBB (Seram Bagian Barat), Buru Selatan, Maluku Tenggara Barat (MTB), dan Kepulaun Aru. Dimana keempat DOB tersebut menunjukkan adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan serta dalam kategori tidak bermasalah. “Bahkan berdasarkan penilaian dari Kemendagri bahwa beberapa daerah telah dimekarkan seperti SBT, SBB, MTB, dan Kepulaun Aru telah menunjukkan hasil-hasil positif dalam upaya rehabilitasi Maluku pasca konflik. Maka dengan itu, perkembangan untuk daerah-daerah lain melalui pemekaran daerah sangat penting untuk mengejar ketertinggalan Provinsi Maluku secara umum,” ungkap Nono Sampono , Mantan Komandan Korps Marinir ini memaparkan ada 13 Kabupaten/Kota di persiapkan dan diprioritaskan menjadi DOB di provinsi Maluku yaitu Kabupaten Pulau-Pulau Terselatan, Kepulauan Gorom Wakate, Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Aru Perbatasan, Kepulauan Tanimbar Utara, Kepulauan Seram Utara Raya, Kepulauan Jazirah Leihitu, Kepulauan Talabatai, Kepulauan Buru Kaiely, Kota Bula, Kota Kepulauan Huamual, dan Daerah Kawasan Khusus Kepulauan Banda. “Melihat dari potensi dan manfaat yang besar dengan pemekaran daerah di provinsi Maluku. Oleh karena itu, saya berharap dari 13 usulan DOB dari provinsi Maluku harus menjadi prioritas dan diperjuangkan,” tandas Ketua Kaukus DPD RI Indonesia Timur ini. (Red)