‎Jakarta, Obsessionnews - Demi terciptanya musyawarah nasional yang transparan, jujur dan adil, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat untuk mengawasi jalanya Munaslub pada Mei mendatang. Keinginan Agung pun disambut baik oleh Wakil Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali, Ridwan Hisjam. Ia sependapat dengan Agung bahwa KPK memang harus terlibat dalam pelaksanaan Munaslub Golkar. Tujuannya, agar bisa memilih ketua umum yang lahir bukan dari kekuatan kapital. ‎"Memang, semangat yang ada dalam SK Menkumham ini, Munas yang sesuai dengan AD/ART dan demokratis berkeadilan, itu memang prinsip-prinsip itu harus dilaksanakan," kata Ridwan, kemarin. Ridwan bahkan mengusulkan, keterlibatan KPK tidak hanya dalam ajang munas, kongres atau muktamar di partai politik. Namun, penempatan anggota DPR di alat kelengkapan dewan di lahan-lahan basah seperti Badan Anggar, juga harus melibatkan KPK. ‎'Jadi nggak usah pemilihan ketua partai, jadi ketua AKD saja KPK harus terlibat," tuturnya. Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar ini memang menghendaki Munaslub melahirkan ketua umum yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela atau biasa disingkat (PDLT). Menurutnya, pemimpin yang seperti ini tidak bisa diukur dengan kekuatan uang atau capital. Namun, kriteria itu hendaknya bisa dipilih melalui proses demokrasi yang sehat. Sebab, bila faktor uang dan kekuasaan masih dominan, bukan tidak mungkin Golkar akan kembali mengalami konflik berkepanjangan dan lama-lama hancur. ‎"Kita harus mengembalikan khitah Golkar. Dimana Golkar didirikan pertama kali prosesnya musyawarah mufakat," jelasnya. (Albar)