Jakarta, Obsessionnews - Gini hari, saat harga minyak mentah sudah anjlok sampai di bawah 30 dolar AS per barel, pemerintah Republik Indonesia belum juga mau menurunkan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM). Apa sebab dan akibatnya? Memang, pada 5 Januari 2016 lalu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menurunkan harga untuk BBM jenis premium dari Rp 7.300 menjadi Rp 6.950, dan solar dari Rp 6.700 menjadi Rp 5.650 tiap liternya. Tapi, sudah sepantasnya harga turun lagi guna menyesuaikan dengan tren pelemahan harga minyak dunia. Namun, Menteri ESDM Sudirman Said punya pandangan tersendiri menyikapi penurunan harga tersebut. Saat ditemui di gedung DPR RI pada 25 Januari lalu, usai rapat kerja dengan Komisi 7, dia bilang kalau pemerintah sudah punya aturan peninjauan harga BBM yang dilakukan tiap tiga bulan sekali. Berbagai faktor utama pembentukan harga BBM di dalam negeri seperti harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta efisiensi perusahaan minyak, menjadi pedoman pemerintah dalam menentukan harga jual eceran BBM. Menurut Said, kalau pemerintah merespon tren penurunan harga minyak mentah dunia kelewat agresif, bisa-bisa berakibat negatif bagi masyarakat kecil. "Terlebih kalau ada kenaikan harga minyak mentah dunia," kata dia waktu itu. Kalau mengacu pada harga keekonomian, Said setuju harga BBM di dalam negeri secara otomatis turun tajam. Namun sayangnya, belum tentu diikuti turunnya harga pangan serta transportasi. Pernyataan Said ini, sangat bertolak belakang dengan klaim para pedagang kebutuhan pokok yang selalu berlindung di balik kenaikan harga BBM guna mengeruk untung sebanyak-banyaknya. Bukan itu saja, ketika harga BBM baru direncanakan bakal naik, mereka termasuk pengusaha transportasi sudah lebih dulu menaikkan harga termasuk tarif. Bukan Dipicu Harga BBM Kalau soal membuat sensasi hingga melahirkan kontrovesi, sepertinya pemerintah paling unggul dan bertengger di peringkat pertama. Bayangkan, saat masyarakat tengah menikmati stabilnya harga jual daging sapi, tiba-tiba kudu merengut lantaran harga melonjak. Hingga hari ini saja, kalau mau menikmati tiap kilogram daging sapi kudu ditebus seharga Rp 120 ribu sampai Rp 140 ribu. Sebelumnya, banyak kalangan menilai kalau lonjakan harga daging sapi lantaran dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen. Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simanjorang, melalui keterangan resminya pada Senin (1/2) lalu pun membantahnya. Sarman bilang, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian sudah membatalkan kebijakan tersebut. Tapi kenapa harga masih melonjak ? Setelah diteliti, lonjakan harga rupanya dipicu ketakutan pasar terhadap stok yang diduga tak mampu mencukupi kebutuhan untuk beberapa bulan ke depan. "Jadi penyebabnya adalah murni hukum pasar soal supply dan demand," kata Sarman dalam keterangan tertulisnya. Lebih lanjut Sarman bilang, kalau stok melimpah pasar tak mungkin khawatir dan harga bakal stabil. Apalagi, gejolak kenaikan harga terjadi di bulan Januari 2016, bukan saat hari raya keagamaan. Kudunya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan punya strategi agar gejolak tidak terjadi. Belum lagi, pesan Presiden kepada seluruh jajarannya sangat jelas. Harga daging sapi harus sama dengan negara tetangga. Operasi pasar (OP) yang digelar tiap kali ada gejolak harga pangan pun menurut Sarman, sangat tidak efektif. Sebab saat OP digelar harga jadi stabil. Tapi ketika usai, pasti melonjak-lonjak lagi. Siapa Diktatornya ? Pada suatu kesempatan beberapa waktu lalu, tepatnya satu hari setelah bom meledak di sekitar Sarinah Plaza, obsessionnews.com bertemu dengan pengamat ekonomi pertanian HS. Dillon di sana. Dia bilang, kalau dulu yang jadi diktator adalah kelompok militer, kini setelah reformasi, pemegang peran itu adalah kelompok pengusaha. Pendapat itu betul juga. Sebab lihat saja, ketika harga-harga kebutuhan pokok melonjak-lonjak, pemerintah selaku pihak paling berwenang sepertinya tak berdaya. Segala upaya yang diambil seperti operasi pasar, tak mampu meredam gejolak harga. Bahkan, saat tren penurunan harga minyak dunia tengah berlangsung, pemerintah masih enggan menurunkan harga jual eceran BBM. Padahal jelas, masyarakat sangat berharap ketika harga jual BBM diturunkan bakal berdampak pada penurunan harga komoditi pokok. Tapi pemerintah melalui mulut Sudirman Said tak menjamin hal itu. "Belum tentu diikuti turunnya harga bahan pangan serta transportasi," kata dia. (Mahbub Junaidi)