Demo Gugat Pilkada Pangandaran 'Cacat Hukum'
Bandung, Obsessionnews - Sekitar 1.000 orang dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Jalan Dipenogoro Bandung, Kamis (4/2/2016). GMBI selaku pendamping dari Presidium dan Forum Pangandaran Menggugat, menggelar aksi terkait Pemilukada Pangandaran yang dinilai cacat hukum. Menurut Ketua Presidium Supratman didampingi Ketua Umum GMBI Mohammad Fauzan Rahman di lokasi aksi mengatakan menolak Pilkada yang diselenggarakan di Pangandaran tahun 2015 karena prematur dan cacat hukum. 
Selain itu, timpal Supratman menolak hasil Pilkada Pangandaran yang cacat hukum tersebut karena diselenggarakan oleh dua penyelengara KPUD Ciamis dan KPUD Pangandaran karena dinilai melanggar UU Pemilukada No. 8/2015 pasal 13, 14 da. 15 serta UU Otonomi baru Pangandaran No. 21/2012. Supratman meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tidak melantik Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran karena masih ada sengketa gugatan masyarakat Pangandaran di Bawaslu RI tertanggal 21 Desember 2015 dan 19 Januari 2016 serta pelaporan kepada Kemendagri tanggal 19 Januari 2016 dengan jawaban masih dalam kajian. 
Supratman mendesak DPRD Jabar merekomendasikan kepada Gubernur Jabar dan Mendagri untuk menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pangadaran terpilih sebelum tuntas putusan sengketa gugatan yang dilaporkan kepada Bawaslu RI dan pelaporan kepada Mendagri. "Kalaupun kedatangan kami di Gedung Sate ini tidak memuaskan maka akan terus menempuh jalur hukum, karena tidak bisa dibiarkan Pilkada Pangandaran yang cacat hukum ini, " tandas Supratman. 
Para pendemo sebelumnya juga menggelar doa bersama dengan membacakan Asmaul Husna yang diikuti sejumlah yang hadir, sementara usai menggelar doa, kemudian orasi dari Ketum GMBI, Ketua Presidium, Forum Pangandaran Menggugat dan sejumlah ketua GMBI dari berbagai daerah di Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat. Arus lalu lintas tersendat di titik jembatan layang Paspati, Jalan Surapati dan Jalan Dipenogoro sepanjang jalan depan Gedung Sate ditutup, aparat Kepolisin berjaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. (Dudy Supriyadi)
Selain itu, timpal Supratman menolak hasil Pilkada Pangandaran yang cacat hukum tersebut karena diselenggarakan oleh dua penyelengara KPUD Ciamis dan KPUD Pangandaran karena dinilai melanggar UU Pemilukada No. 8/2015 pasal 13, 14 da. 15 serta UU Otonomi baru Pangandaran No. 21/2012. Supratman meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tidak melantik Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran karena masih ada sengketa gugatan masyarakat Pangandaran di Bawaslu RI tertanggal 21 Desember 2015 dan 19 Januari 2016 serta pelaporan kepada Kemendagri tanggal 19 Januari 2016 dengan jawaban masih dalam kajian. Supratman mendesak DPRD Jabar merekomendasikan kepada Gubernur Jabar dan Mendagri untuk menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pangadaran terpilih sebelum tuntas putusan sengketa gugatan yang dilaporkan kepada Bawaslu RI dan pelaporan kepada Mendagri. "Kalaupun kedatangan kami di Gedung Sate ini tidak memuaskan maka akan terus menempuh jalur hukum, karena tidak bisa dibiarkan Pilkada Pangandaran yang cacat hukum ini, " tandas Supratman. Para pendemo sebelumnya juga menggelar doa bersama dengan membacakan Asmaul Husna yang diikuti sejumlah yang hadir, sementara usai menggelar doa, kemudian orasi dari Ketum GMBI, Ketua Presidium, Forum Pangandaran Menggugat dan sejumlah ketua GMBI dari berbagai daerah di Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat. Arus lalu lintas tersendat di titik jembatan layang Paspati, Jalan Surapati dan Jalan Dipenogoro sepanjang jalan depan Gedung Sate ditutup, aparat Kepolisin berjaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. (Dudy Supriyadi)
Share:
