Jakarta, Obsessionnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)‎ tidak mengingkari janji kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang menyebut akan membentuk kekuatan politik di pemerintahan tanpa syarat. "PKS mengingatkan pak Jokowi agar tetap berpegang pada janjinya untuk tidak bagi-bagi kekuasaan. Berikan amanah kekuasaan yang sekarang dipinjamkan rakyat pada mereka yang berkapasitas," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS, Mardani Ali Shera saat dihubungi, Senin (1/2/2016). Dia melanjutkan, PKS juga mengingatkan bukan besarnya partai pendukung yang membuat rakyat mendukung pemerintahan Jokowi-JK, tapi berjuang untuk rakyat itu yang utama. Menurutnya, hal ini yang perlu diluruskan bahwa bergabungnya Golkar dan PPP menjadi parpol pendukung pemerintah, tidak ada jaminan rakyat mempercayainya. Meski demikian, Mardani berpendapat setiap partai punya independensi masing-masing. Di Koalisi Merah Putih (KMP), pihaknya menghormati kebijakan setiap partai.‎ Ia sendiri menegaskan PKS, tetap di KMP ada dan akan terus mengawal pemerintahan agar control and check ballances system bisa berjalan. "PKS tidak akan jadi pihak yang membatalkan perjanjian dengan KMP. Sementara ini dengan Gerindra akan terus bekerjasama," tegasnya. Mantan Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, PKS akan selalu bekerja sama dengan semua pihak. "Koalisi paling utama adalah dengan rakyat, karena itu PKS menegaskan akan terus berkhidmat untuk rakyat," ujarnya. Senada, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Sufmi ‎Dasco Ahmad tidak mempermasalahkan Golkar, PPP, PAN untuk mengambil keputusan sesuai dengan hasil musyawarah di partainya mendukung pemerintah. "Kalau saya melihat, dalam keadaan titik terendah, pemerintah Jokowi memang harus dibantu oleh banyak pihak untuk kepentingan bangsa dan negara untuk mensuksekan kerja-kerja itu," kata Dasco. Menurut Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini, partainya tetap dalam posisi mendukung pemerintah di luar pemerintah jika memang program-program mendukung kepentingan bangsa dan negara. "Harus ada check and balances pemerintah. Kita selama ini sudah sering dibuktikan dengan kritik konstruktif bahwa kami tidak ingin menjegal pemerintah," ujarnya. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini mengungkapkan, pihaknya sudah membuktikan bahwa KMP tidak masalah hanya di isi oleh dua parpol yakni PKS dan Gerindra. "Lah ya buktinya kemarin 9 parpol tidak menyetujui PMN, tapi tetap untuk kepentingan bangsa dan negara. Artinya, kita juga dihitung ini berdasarkan suara rakyat," ungkapnya. Dia menambahkan, di DPR sendiri sudah tidak ada fraksi pendukung pemerintah dan non pemerintah. "Kalau di DPR ya kenyataannya begitu, ya terjadi dinamika dan perbedaan biasa. Pelindo, partai pendukung pemerintah beda sikap juga," pungkasnya. (Albar)