Jakarta, Obsessionnews – Kemelut di tubuh Partai Golkar telah berlangsung lebih dari setahun, dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Kubu Aburizal Bakrie atau Ical dan kubu Agung Laksono masih terus bertikai.(Baca: Jangan Lupa, Golkar Pernah ‘Ngerjain’ Partai Banteng (Bagian Terakhir dari 2 Tulisan)) Golkar terpecah menjadi dua kubu pasca Pilpres 2014, yakni kubu Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali pimpinan Ical dan kubu Golkar hasil Munas Ancol yang dikomandoi Agung Laksono. Berbagai upaya dilakukan agar kedua kubu melakukan islah. Antara lain melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Jakarta, 23-25 Januari 2016. Namun, Golkar Agung yang didukung pemerintah tidak hadir di acara itu. Keputusan penting diambil dalam Rapimnas, yakni menyetujui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar tahun ini. Tetapi, kubu Agung menolak Munaslub diselenggarakan oleh kubu Ical. Kubu Agung menginginkan penyelenggara Munaslub adalah Tim Transisi yang diketuai Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara kubu Ical tidak mau mengakui keberadaan Tim Transisi yang dinilai pro kubu Agung. Prihatin. Kata ini pas menggambarkan kondisi partai beringin yang pernah berjaya di era Orde Baru (Orba) ini. Saat itu Orba identik dengan Golkar. Di masa Orba Golkar enam kali memenangkan pemilu, yakni Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997. Ketika itu Golkar mewajibkan pegawai negeri sipil, Polri, dan TNI mendukungnya. Dalam sejarah Golkar, baru kali ini Golkar terbelah menjadi dua kubu. Tetapi, konflik di tubuh partai beringin tidak separah yang dialami oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di masa Orba. Jangan lupa, para tokoh Golkar yang duduk di pemerintahan Orba pernah ngerjain PDI. Sekadar menyegarkan ingatan, pemerintahan Orba tidak menyukai Megawati Soekarnoputri. Secara mengejutkan Megawati tampil sebagai pemenang dalam Kongres PDI di Surabaya, Jawa Timur, tahun 1993. Ketika itu Megawati mengalahkan Budi Harsono yang didukung oleh pemerintah. Berbagai cara dilakukan oleh penguasa Orba untuk menyingkirkan Megawati. Pemerintah menciptakan konflik di tubuh partai banteng ini dengan menyetujui Kongres PDI tandingan di Medan, Sumatera Utara, tahun 1996. Ketua Umum PDI sebelumnya, Soerjadi, terpilih lagi di Kongres Medan. Pemerintah kemudian mengakui kepengurusan Kongres PDI Medan, dan tidak mengakui kepngurusan PDI pimpinan Megawati. Ulah penguasa Orba itu membuat para pendukung Megawati marah. Mereka menduduki kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI di Jl. Diponegoro No. 58 Jakarta Pusat. Mereka membuat mimbar demokrasi yang isinya pidato-pidato mengutuk pemerintah dan Soerjadi. Tanggal 27 Juli 1996 kantor DPP PDI diserbu massa yang bersenjata aneka ragam. Para pendukung Megawati tidak menyangka mendapat serbuan di pagi hari itu. Kabarnya, cukup banyak jatuh korban jiwa dan tidak sedikit yang mengalami luka-luka berat. Massa yang dibantu aparat keamanan akhirnya berhasil mengusir para pendukung Megawati. Dan kantor itu kemudian disegel. Peristiwa berdarah itu tidak menciutkan semangat Megawati. Ia terus melakukan perlawanan. Megawati tetap menganggap dirinya adalah ketua umum PDI yang sah. Megawati dan sejumlah tokoh PDI yang setia pada dirinya kemudian menyewa sebuah rumah di Condet, Jakarta Timur, untuk sekretariat PDI. Di rumah inilah Megawati menyusun daftar calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 1997. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak daftar caleg yang disodorkan Megawati. KPU hanya mau menerima daftar caleg yang disodorkan kepengurusan Soerjadi. KPU berpegangan pada keputusan pemerintah yang hanya mengakui kepengurusan PDI hasil Kongres Medan. (arh)