Jakarta - Kalau saja hitungan Ekonomi Teknik HST (high speed train) ternyata tidak mampu penuhi syarat kelayakan sebagai proyek tunggal B2B (business to business), antara lain tercermin dari ide permintaan Jaminan Pemerintah oleh kontraktornya, maka dapat dimaklumi, kalaupun HST dipaksa jalan terus juga, jelas untuk penuhi kepentingan lain seperti reklame/iklan/ikon bagi daya tarik proyek properti kota-kota baru di lintasan HST itu. “Artinya, HST sebetulnya adalah proyek turunan atau sekunder daripada proyek primer bisnis properti kota-kota baru tersebut, sehingga BEP (break even point) majemuk yang dikejar. Dengan kata lain HST sebenarnya dapat terbebankan ke anggaran biaya reklame/iklan/ikon dari perusahaan-perusahaan pembangun properti kota-kota baru tersebut,” tandas Koordinator Infrastructural Watch Indonesia, Dr Pandji R Hadinoto, Minggu (31/1/2016). Dengan demikian, tegas Pandji, tidak ada alasan kuat bahwa HST Jakarta - Bandung itu turut dibiayai oleh dana negara qq rakyat yang disalurkan lewat BUMN (badan usaha milik negara) lokal atau PMP (penyertaan modal pemerintah). “Lebih bijaksana, dana tersebut dialihkan ke keperluan lain yang lebih mendasar dan strategis misalnya peningkatan/penguatan daya produksi dan pemasaran manufaktur lokal bagi medan ‘pertempuran’ MEA (masyarakat ekonomi ASEAN), dan lain sebagainya,” tutur Pandji. Dalam kesempatan ini, menurutnya, perlu pula dimengerti bahwa proyek-proyek infrastruktur gigantik adalah produk konstruksi dari produk-produk pabrikan/ manufaktur/industri bahan bangunan olahan, galian sumber-sumber daya bahan bangunan alami dan performa jasa-jasa konstruksi berikut jasa-jasa keuangan konstruksi serta lingkungan proyek-proyek terkait,dan lain sebagainya. “Sehingga kebijakan puncak tentang proyek infrastruktur gigantik seharusnya perlu komprehensif diselenggarakan, tidak cukup parsial per paket-paket kebijakan presidensiil sesuai persoalan yang muncul dadakan. Harapan kami, hal ini dipertimbangkan juga sembari menunggu acara penjelasan pemerintah tentang HST seperti dijanjikan Presiden JokoWi minggu lalu,” harap mantan Aktivis ITB ini. (Red)