Jakarta, Obsessionnews – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebuah organisasi digelar karena keadaan sangat genting. Demikian pula yang terjadi di tubuh Partai Golkar. Partai yang berkuasa di era Orde Baru (Orba) ini terpecah menjadi dua kubu pasca Pilpres 2014, yakni kubu Aburizal Bakrie atau Ical dan kubu Agung Laksono.(Baca: Ical Tak Rela Munaslub Golkar Dimenangkan Orang JK) Ical terpilih menjadi Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Pekanbaru, Riau, tahun 2009. Ia berhasil membawa Golkar menjadi pemenang kedua Pemilu 2014. Dalam Pilpres 2014 Golkar bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dalam Pilpres tersebut Prabowo Subianto-Hatta Rajasa takluk melawan duet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan motor utamanya PDI-P. (Baca: I‎ni Alasan Pemerintah Perpanjang SK Pengurus Golkar Munas Riau) Karena gagal mengantarkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memenangkan Pilpres, Golkar mengambil keputusan sebagai partai oposisi. Selanjutnya Golkar menggelar Munas di Bali tahun 2014 dan Ical kembali terpilih menjadi ketua umum periode 2014-2019. Namun, Agung Laksono dan sejumlah kader Golkar lainnya menilai Munas Bali ilegal. Kubu Agung lantas mengadakan Munas tandingan di Ancol Jakarta, dan Agung keluar sebagai pemenangnya. Situasi semakin runyam karena pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak mengakui Munas Bali. Sebaliknya Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Selanjutnya kubu Ical dan kubu Agung saling menggugat di pengadilan. Perselisihan Golkar Ical melawan Golkar Agung yang didukung pemerintah sungguh memprihatinkan. Badai yang melanda Golkar tersebut berdampak negatif terhadap Pilkada serentak 9 Desember 2015 di mana banyak kader Golkar yang gagal terpilih menjadi bupati, wali kota, dan gubernur. Pemerintah memang tampaknya mempunyai kepentingan memelihara konflik di Golkar, agar partai beringin ini tidak menjadi besar. Apabila kemelut terus melanda Golkar, partai ini tentu tidak dapat melakukan konsolidasi untuk menghadapi Pemilu 2019. Namun, tampaknya pemerintah lupa, Golkar bukan partai kemarin sore. Pemerintah tidak bisa selamanya mengadu domba kader-kader Golkar. Pemerintah harus ingat Golkar pernah berkuasa selama Orba. Golkar pemenang enam kali pemilu di era Orba, yakni Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997. Bahkan di era reformasi Golkar tetap menjadi besar. Pasca lengsernya Presiden Soeharto yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar oleh gerakan reformasi pada 21 Mi 1998, berbagai elemen masyarakat menuntut Golkar dibubarkan. Tetapi, tuntutan itu sia-sia. Buktinya, Golkar tetap eksis. Prediksi Golkar akan habis pada Pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama di era reformasi, tak menjadi kenyataan. Golkar tetap menjadi partai besar dengan meraih tempat kedua di bawah PDI-P. Dan bahkan pada pemilu berikutnya, Pemilu 2004, Golkar keluar sebagai pemenang. Selanjutnya pada Pemilu 2009 dan 2014 menjadi pemenang kedua. Keinginan pemerintah agar Golkar terus dilanda prahara, tampaknya tak terwujud. Kader-kader Golkar yang telah matang berpolitik akhirnya sepakat mengakhiri konflik dengan menggelar Munaslub. Keputusan melaksanakan Munaslub untuk memilih ketua umum yang baru tersebut diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Jakarta, 23-25 Januari 2016. Munaslub dianggap solusi paling jitu untuk menyelamatkan Golkar dari kehancuran. Munaslub akan diadakan sebelum bulan puasa 2016. Munaslub 2016 merupakan Munaslub kedua yang digelar Golkar. Munaslub pertama diadakan pada Juli 1998, atau dua bulan setelah jatuhnya Soeharto. Dalam Munaslub 1998 Akbar Tandjung yang didukung oleh pemerintahan BJ Habibie secara gemilang menyingkirkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Edi Sudradjat. (arh)