Jakarta, Obsessionnews - Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali atau kubu Aburizal Bakrie (Ical) berencana menggelar Rapimnas di Jakarta pada 23-25 Januari 2016. Salah satu agenda yang dibahas dalam acara tersebut adalah wacana pembentukan Munas untuk mengakhiri konflik Golkar. Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, bisa saja Munas itu disepakati bila ada persetujuan dari 2/3 anggota DPD tingkat I. Namun, dengan catatan, panitia Munas harus diambil dari kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau. Bambang m‎enilai pengambilan panitia dari kepengurusan Riau lebih elegan dibanding melalui Mahkamah Partai yang dipimpin oleh Muladi. Kepanitian itu nantinya melibatkan kader-kader dari dua kubu baik kubu Aburizal maupun kubu Agung Laksono. "Itu jalan keluar yang paling elegan, ketimbang kita memaksakan kepanitiaan Munas dengan dasar hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar. Ini pasti ada perdebatan lagi," katanya di DPR, Kamis (21/1/2016). Menurutnya, Aburizal mendukung wacana itu dibanding Munas diselenggarakan oleh Mahkamah Partai. Sebab, ia menilai Mahkamah Partai yang dipimpin oleh Muladi dengan pembentukan Tim Transisi yang diketuai oleh BJ Habibie adalah ilegal. Karena tidak susuai dengan AD/ART. "Enggak. Gak ada urusan sama transisi. Makanya pak Habibie menyatakan tidak boleh ada kegiatan apapun dan keputusan apapun dalam tim transisi sebelum Rapimnas ini diselenggarakan," tuturnya. Bahkan, Bamsoet menyebut tim transisi saat ini ilegal. "Ya siapa suruh bikin tim transisi. Bagi kami tim transisi itu hanya upaya terakhir dari orang yang sudah kalah dari upaya hukum sehingga lahirlah transisi ini. Semua orang juga tahu, pak JK dan Habibie juga tahu dan menyadari bahwa Mahkamah Partai ini sudah tidak ada lagi," pungkasnya. (Albar)