Jakarta, Obsessionnews - Partai Golkar hasil Munas Bali atau kubu Aburizal Bakrie alias Ical terus berupaya mendekati pemerintah agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk mengesahkan kepengurusannya. Namun, sayang usaha itu belum membuahkan hasil. Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Ical, Aziz Syamsuddin mengaku, sudah berapa kali membangun komunikasi dengan Menkumham dengan tujuan yang sama, tapi tidak pernah direspon. "Kita sudah komunikasi terus, kirim surat, belum ada respon," katanya di Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2016). Aziz mengatahui, alasan Menkumham belum mau mengeluarkan SK yang baru. Sebab, dalam putusan Mahkamah Agung tidak ada perintah untuk mengeluarkan SK, melainkan Menkumham hanya diminta untuk mencabut SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol. Meski demikian, Ketua Komisi III ini mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ‎menyatakan bahwa Partai Golkar hasil Munas Bali sah, dan Partai Golkar hasil Munas Jakarta tidak sah. Keputusan itu dianggap masih berlaku. "Kita akan komunikasi terus dan menunggu pemerintah melaksanakan putusan hakim," ujarnya. Sama halnya dengan senior Partai Golkar yang digawangi ‎oleh Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, Menkumham juga sama-sama menghendaki konflik Golkar diselesaikan melalui jalur internal dengan cara menggelar Munas. Bahkan Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Muladi sudah membentuk Tim Transisi dengan menunjuk Kalla sebagai Ketua Tim Transisi dan BJ Habibie sebagai Dewan Pelindung. Namun, Aburizal menegaskan tidak gentar melawan manuver yang dilakukan oleh Muladi. "Saya akan terus berjuang. Saya tidak merasa gentar sedikit pun meskipun nama-nama besar dimasukkan di situ. Saya akan berjuang dengan saudara-saudara," kata Aburizal. (Albar).