Jakarta, Obsessionnews - Kalau menilik Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, diamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Selanjutnya, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Begitu juga soal bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional pun diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan, Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Melihat isi kalimat terakhir, besar kemungkinan perekonomian Indonesia sudah menerapkan azas liberalisasi bahkan meninggalkan amanat UUD 1945. "Konsep ekonomi kudu dirubah. Kita tak bisa ikut paradigma negara lain dalam membangun," begitu komentar pengamat ekonomi HS. Dillon yang ditemui obsessionnews.com di kerumunan massa aksi damai di sekitar lokasi ledakan bom Sarinah, Jumat (15/1). Dillon menilai, semua gejala di masyarakat Indonesia saat ini memaksa agar pembangunan dilakukan dari bawah. Namun, konglomerat yang terlanjur menjelma jadi diktator akhirnya menjegal upaya pemerintahan Jokowi membangun dari pinggir. Apa buktinya ? Soal rencana pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung, kata Dillon adalah bukti nyata bahwa upaya Presiden Jokowi membangun dari pinggir dijegal. "Kalau bukan diktator siapa lagi. Kita belum pernah periksa siapa yang memaksa. Membangun dari pinggir akhirnya dipaksa mmbangun dari pusat. Itu buktinya," kata Dillon. "Liberalisasi sudah dilaksanakan. Siapa yang memulai? Kau lihat saja siapa yang pertama kali mengizinkan penanaman modal asing di negeri ini," jelas dia. Kemudian, Dillon menjelaskan, jika di era Orde Baru militer jadi diktator, kini konglomeratlah yang ambil posisi sebagai diktator.(Mahbub Junaidi)