Jakarta, Obsessionnews - Dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak satu pendapat soal bagaimana menghentikan konflik internal yang terjadi, meski perwakilan dua kubu sudah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. PPP pimpinan Romahurmuziy alias Romi memilih Muktamar islah sebagai jalan tengah. Cara ini pula yang disampaikan kepada Presiden Jokowi. "Karena itu kami laporkan Muktamar islah ini dan telah mendapat restu insya Allah diselenggarakan selambatnya 2 x 14 hari terhitung hari ini," ujar Ketua PPP Muktamar Bandung 2011, Emron Pangkapi, di Istana, Jakarta, Selasa (12/1/2016). Usulan ini lantas ditolak Djan Faridz. Ketua Umum PPP Mukmatar Jakarta ini, bahkan meminta kubu Romi mematuhi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK Menkumham tentang kepengurusan Romi. "Begini, di dalam AD/ART PPP tidak mengenal istilah Muktamar Islah. Kedua, kalau kita membuat Muktamar Islah, selain tidak ada di AD/ART, sementara MA sudah mengeluarkan keputusan hukum," ungkap Djan. Djan mengajak kubu Romi untuk gabung dalam PPP di bawah pimpinannya. Usulan itu sesuai dengan permintaan Ketua Dewan Syariah PPP Maimoen Zubair atau akrab disapa Mbah Moen. "Sehingga mulai hari ini saya menunggu kabar baik dari Menkumham mengeluarkan kepengurusan Muktamar Jakarta," tandas dia. (Has)