Jakarta, Obsessionnews - Pihak Istana tidak mau berpolemik dan memilih menghormati keputusan pimpinan DPR yang melantik Ade Komarudin (Akom) sebagai Ketua DPR yang baru menggantikan Setya Novanto. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan selama keputusan pengangkatan Akom sebagai Ketua DPR tidak menyalahi aturan main, maka sah saja, pelantikan itu dilakukan. "Apapun yang diputuskan parlemen selagi dilakukan secara demokratis dan memenuhi prosedur, prasyarat parlemen, bamus, dan paripurna, tidak ada kesalahan harus kita hormati," ujar Pramono di Istana, Jakarta, Senin (11/1/2016). Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ade Komarudin akhirnya secara resmi dilantik menjadi Ketua DPR RI, menggantikan Ketua DPR RI sebelumnya, Setya Novanto yang mengundurkan diri saat hendak dibacakan vonis di sidang Mahkamah Kehormatan (MKD) bebrpa waktu lalu. Pelantikan Ade berlangsung pada Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2016). Pelantikan Anggota Dewan yang akrab dipanggil Akom ini, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. Sementara, Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna, pelantikan ini diwarnai beberapa interupsi dari sejumlah Anggota Dewan. Mayoritas mengungkapkan keberatan dilantiknya Akom, karena Partai Golkar dianggap belum menyelesaikan masalah internalnya, sehingga legalitas calon Ketua DPR itu patut dipertanyakan. Walaupun sempat mendapat interupsi bertubi-tubi, pelantikan tetap berlangsung dengan khidmat. Usai membacakan sumpahnya, Ade pun menyampaikan pidato perdananya. Dengan demikian, formasi Pimpinan DPR menjadi, Ketua DPR Ade Komarudin, dengan empat Wakil Ketua DPR, yakni Fadli Zon (F-Gerindra), Agus Hermanto (F-PD), Fahri Hamzah (F-PKS), dan Taufik Kurniawan dari F PAN. (Has)