Padang, Obsessionnews - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, tidak ada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di luar kepengurusan Aburizal Bakrie. "Munas boleh saja, tapi harus dalam penjelmaan daripada AD/ART. Yaitu apa, yang diminta oleh DPP. DPP siapa, yaitu DPP Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal," ujar Nurdin usai pembukaan Musda IX Partai Golkar Sumatera Barat, Senin (11/1). Menurut Nurdin, Munas juga boleh dilaksanakan atas permintaan dari dua pertiga DPD I se-Indonesia. Nurdin mengatakan, sejak Kementerian Hukum dan HAM Mencabut Surat Keputusan (SK) pengesahan pendaftaran Munas Ancol, sudah tidak ada lagi dualisme kepengurusan Partai Golkar. Namun demikian, ia menyayangkan ada pihak-pihak tertentu yang yang melakukan trik-trik pribadi yang berada diluar aturan partai Menurut Nurdin, munas bisa dilakukan dengan ketentuan sesuai dengan anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai. Berdasar aturan hukum, pengurusan Golkar yang sah hasil Munas Bali "Kita punya AD/ART. AD/ART Partai Golkar harus menjadi supermasi dari seluruh kader partai. Mestinya pihak-pihak yang melakukan trik-trik pribadi kembali ke jalan yang benar, yaitu kembali ke jalan AD/ART," kata Nurdin. Terkait wacana munas gabungan, Nurdin Halid menjelaskan munas gabungan tidak diatur dalam AD/ART Partai Golkar dan tidak memiliki dasar hukum. Nurdin mengatakan, penyelenggaraan munas belum pernah dibicarakan dan yang meminta munas dilaksanakan adalah pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan munas. "Bisa saja ada munas, tapi pelaksanaannya adalah ARB-Idrus Marham," jelas Nurdin. (Musthafa Ritonga)