Subang, Obsessionnews – Menghadapi persaingan ditengah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sedikitnya 22 ribu pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Subang masih kelimpungan. Menurut Kepala Seksi (Kasi) Perdagangan dan Jasa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Koperasi dan UKM) Kab Subang, Hari Susanto, penyebab utamanya ialah terkendala lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan keterbatasan modal. "Kalau konteksnya harus bersaing di MEA, mungkin hanya beberapa UKM yang siap (bersaing). Tapi umumnya, para pelaku UKM di Subang, mayoritas belum sepenuhnya benar-benar siap menghadapi MEA," jelasnya, Rabu (6/1/2016). Berdasarkan data instansinya hingga kini jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tercatat sebanyak 22.079 unit. Terdiri dari usaha mikro sebanyak 17.676 unit, usaha kecil sebanyak 3.521 unit dan usaha menengah sebanyak 882 unit. UMKM tersebut bergerak dalam berbagai bidang usaha, di antaranya perdagangan seperti kelontongan, produk olahan pertanian, produk non pertanian dan aneka usaha. Namun, mayoritas didominasi oleh usaha rumahan (home industry), dengan modal terbatas. Meski kerap terpinggirkan, kata dia eksistensi UMKM mampu bertahan dalam situasi krisis serta banyak menyerap tenaga kerja. "Jika per unit UMKM menyerap sedikitnya tiga pekerja, maka estimasi kami, mereka yang bekerja di sektor UMKM diperkirakan sebanyak 60.000 orang lebih. Jenis usaha ini, juga paling mampu menahan badai krisis, dan hanya 3% saja yang gulung tikar, bangkrut," paparnya. Selanjutnya kata Hari, menghadapi era persaingan MEA, sejumlah kendala dihadapi UMKM. Di antaranya kapasitas sumber daya manusia (SDM), terbatasnya modal, minimnya pemasaran dan manajemen usaha yang masih konvensional. [caption id="attachment_87518" align="aligncenter" width="640"] Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kab Subang[/caption] Untuk mengatasi kendala-kendala ini, lanjut Hari pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah, untuk memerkuat keberadaan pelaku UMKM supaya siap bersaing. "Di antaranya, kami tingkatkan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku UKM;memfasilitasi pemasaran produk melalui outlet-outlet, pameran, dan bekerja sama dengan ritel-ritel modern, untuk memasok produk UKM kepada mereka," ungkapnya. Mengenai aspek permodalan, pihaknya memasilitasi UKM dengan perbankan, lewat program kredit cinta rakyat (KCR) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR);program kemitraan dengan BUMN seperti PJT II;membuka jasa konsultasi usaha lewat 'klinik bisnis' dan membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT);serta bantuan peralatan usaha, meski nilainya kecil sekitar Rp5 jutaan. Meski upaya-upaya tersebut dirasa belum maksimal, akibat terbatasnya alokasi anggaran pembinaan UKM yang hanya Rp120 juta per tahun;namun, pihaknya berharap, minimal para pelaku UMKM ini mampu mengimbangi era persaingan MEA. "Kalau harus siap sepenuhnya menghadapi MEA, kami pikir, umumnya para pelaku UKM belum siap. Tapi minimal, dengan upaya-upaya itu, mereka bisa mengimbangi serbuan persaingan produk-produk luar," papar Hari. Siap Tak Siap, Harus Siap Secara terpisah, seorang pelaku UKM yang bergerak di bidang kuliner, Mulyadiana, mengaku belum sepenuhnya siap menghadapi persaingan bebas MEA. Tetapi “terpaksa” harus siap. "Mau gimana lagi. Siap tidak siap, ya kepaksa harus siap, karena MEA memang kenyataan yang tak bisa dihindari. Lagipula, kalau tidak siap, bisnis kita pasti tertinggal, dan kalah bersaing," ujarnya. Untuk menghadapi MEA, pihaknya mulai melakukan sejumlah upaya. Seperti, memerluas jaringan, memersiapkan modal dengan menjalin kerjasama perbankan, melakukan inovasi dan diversifikasi produk, serta menambah fasilitas. Saat ini, bisnis kuliner yang dijalaninya mempekerjakan sebanyak 30 karyawan, dan akan ditambah lagi sekitar 35 karyawan. "Kami tak mau ketinggalan bersaing di MEA. Karena itu, selain memerkuat SDM pekerja, kami juga melakukan inovasi produk dengan menyediakan kuliner khas luar negeri atau internasional, tapi dengan tetap mengusung menu unggulan tradisional Indonesia," pungkasnya. (Teddy)