Jakarta, Obsessionnews - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki tidak setuju dengan evaluasi kinerja kementerian/lembaga pemerintah yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Karena apa yang dilakukan Kementerian pimpinan Yuddy Chrisnandi itu bukan merupakan wilayah kewenangannya. "Jadi yang menilai kementerian, kinerja dari berbagai aspek itu ya presiden," ujar Teten di Jakarta, Rabu (6/1/2016). Dengan demikian, kata Teten hasil evaluasi dari Kemenpan RB itu tak akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Presiden Jokowi untuk melakukan perobakan kabinet (reshuffle). "Ga lah. Evaluasi itu kan menjadi wilayahnya presiden," tegasnya kembali. Dalam laporan kinerja kementerian dan lembaga yang bertajuk "Rapor Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja K/L/Provinsi" oleh Kemenpan RB mencantumkan 86 kementerian dan lembaga serta 34 pemerintah provinsi. Dalam daftar itu, ada 22 lembaga dan kementerian yang mendapatkan nilai C, antara lain Kejaksaan Agung;Perpustakaan Nasional;Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;Kementerian Pemuda dan Olahraga;serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam menilai semua instansi pemerintahan itu, Menpan RB Yuddy menjelaskan, pihaknya menggunakan delapan indikator. Kedelapan indikator itu adalah ketersediaan perencanaan kinerja, ketersediaan penilaian kinerja individu, adanya dokumentasi pelaporan kinerja, serta adanya dokumen evaluasi dan pengawasan internal pelaksanaan kinerja. Selain itu, Kementerian PAN dan RB juga melihat dokumen capaian kinerja, transparansi dalam menyampaikan capaian kinerja, adanya sinkronisasi dan kesinambungan proses perencanaan kinerja dengan penggunaan anggaran sampai outcome, hingga persepsi publik terhadap pelayanan publik instansi yang bersangkutan. (Has)