Banten, Obsessionnews – Kalangan aktivis yang tergabung dalam Jaringan ’98 menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle membenahi kabinet yang professional, tidak usah mendengarkan bisikan dan tekanan pihak elit partai politik (parpol) yang menghalang-halangi dan menggangu tekad Jokowi untuk segera reshuffle. "Kami curiga ada partai politik dan faksi elite yang sok ngatur-ngatur Presiden Jokowi dalam reshuffle Kabinet Kerja mendatang. Bisa jadi merasa berjasa di Pilpres 2014, atau memang ndablek, kampret dan sontoloyo tidak paham mekanisme dan aturan ketatanegaraan!" ujar Juru Bicara Jaringan '98, Ricky Tamba kepada media, Selasa (5/1/2016). Ricky menegaskan, Jaringan '98 berulang kali menyatakan bahwa reshuffle kabinet adalah kewenangan mutlak Presiden Republik Indonesia sesuai konstitusi. Sehingga partai politik, elite dan relawan Jokowi tak boleh intervensi dan lakukan upaya-upaya oportunistik demi kepentingan kelompok dan golongannya. Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui akun media sosial, Minggu (3/1/2016), menegaskan tidak ada yang bisa mendikte dan mengintimidasinya dalam reshuffle kabinet. "Kami sarankan Presiden Jokowi sapu bersih para menteri anasir nekolim neoliberalisme penelikung janji Trisakti dan Nawacita. Juga harus disusun kerangka besar ideologisasi dan arah bernegara. Dulu disebut GBHN serta teknis pelaksanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang disosialisasikan serius hingga pelosok perdesaan!" seru Ricky. Ia menegaskan, Jaringan '98 siap galang kekuatan rakyat bila Presiden Jokowi konsisten susun Kabinet Kerja yang antinekolim neoliberalisme dan pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Tiap bulan reshuffle juga gak masalah. Rakyat ingin kabinet ahli pekerja keras tuntaskan problem bangsa, tak hanya sibuk pencitraan seremonial. Problem ekonomi rakyat, penjualan aset-aset strategis, gejolak perburuhan, fluktuasi dollar dan lain-lain hanya dapat diselesaikan oleh kabinet yang cerdas, militan, kreatif, inovatif dan nasionalis. Lawan sontoloyo pengganggu reshuffle hak prerogatif presiden!" tandas Ricky. (Red)