Jakarta, Obsessionnews - Alokasi APBN 2016 dianggap berpotensi melahirkan dampak relatif besar bagi perekonomian. Ini, lantaran difokuskan bagi pembiayaan program prioritas serta dimaksimalkannya sebagai counter cyclical perekonomian yang masih tumbuh di bawah potensinya. Belanja pemerintah akan difokuskan untuk mendorong pencapaian sasaran program prioritas pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Anggaran tersebut, akan menjadi lebih efektif bila program prioritas didukung kebijakan yang terintegrasi. ‬ ‪ ‬‪Sebagai contoh, Program Dana Desa akan menjadi lebih efektif kalau dikaitkan dengan program-program di sektor prioritas pemerintah seperti pertanian, infrastruktur, dan maritim, sehingga akan terbangun desa-desa penghasil bahan pangan, perikanan, energi, dan lain-lain. Selain itu, ekonomi yang diperkirakan tumbuh moderat di tahun depan, membuat peran APBN sebagai counter cyclical, masih dibutuhkan. Dengan demikian, pemerintah diperkirakan tidak akan melakukan pemangkasan belanja jika target penerimaan pajak mengalami perlambatan. Akan tetapi, pemerintah memaksimalkan defisit anggaran untuk mengoptimalkan peran APBN dalam menstimulasi ekonomi. Percepatan penyerapan anggaran diproyeksikan juga diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2015. ‬‪Dengan selesainya masalah nomenklatur kementerian dan proses lelang untuk mengisi posisi pejabat pemerintah, maka salah satu masalah yang menjadi hambatan penyerapan anggaran akan hilang. Begitu juga, terdapat beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran, antara lain Kepres No. 20/2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan 4 APBD, Inpres No.1/2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemendagri, Kemendesa dan Kemenkeu terkait percepatan penyaluran, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.‬ ‪ Selanjutnya, kualitas penyerapan anggaran daerah menjadi sangat urgen dalam mempengaruhi daya dorong belanja pemerintah terhadap ekonomi. Jika tidak dikontrol dengan ketat, maka anggaran tersebut tidak akan terserap dengan optimal. Total Dana Transfer Daerah menurut pantauan CORE Indonesia, meningkat dari tahun ke tahun.‬ ‪ Dalam APBN 2016, total Dana Transfer Daerah dan Dana Desa mencapai mencapai Rp 770,2 triliun atau 37 persen dari total belanja APBN. Namun, pada saat yang sama, jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Daerah juga terus meningkat dan mencapai Rp 122,7triliun pada tahun 2014. Selain menunjukkan rendahnya kualitas perencanaan pemerintah daerah, besarnya sisa dana tersebut menjadi opportunity lost bagi pembangunan daerah dan nasional. Apalagi, penyumbang SILPA terbesar seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau dan Banten masih memiliki persoalan pembangunan yang sangat kompleks. (Mahbub Junaidi)