‎Jakarta, Obsessionnews - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono meminta Mahkamah Partai Golkar (MPG) segera mengambil alih kendali Partai Golkar dengan menggelar Munas bersama. Menyusul adanya keputusan dari Menteri Hukum dan HAM yang mencabut kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol. Menurut Agung, Munas bersama menjadi satu-satunya jalan terbaik untuk menengahi konflik Partai Golkar. Sebab, dengan pencabutan dari Menkumham, Partai Golkar mengalami kekosongan kekuasaan, baik itu kubu Agung maupun kubu Aburizal Bakrie. "Dalam menjaga eksistensi Partai Golkar, terutama untuk menjamin legitimasi seluruh proses pengambilan keputusan berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, kami meminta MPG segera mengambil keputusan untuk melaksanakan munas paling lambat Januari 2016," kata Agung dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (31/12/2015). ‎Agung menuturkan, per tanggal 1 Januari 2016, kepengurusan Partai Golkar dinyatakan tidak ada yang sah. Karena itu, agar tidak berlarut lama, ia meminta kepada kubu Aburizal untuk menerima tawaran Munas, seperti yang diinginkan oleh MPG. "Kepengurusan hasil Munas Bali sudah ditolak pengesahannya, kepengurusan hasil Munas Riau juga habis masa baktinya. Munas adalah jawaban untuk mengisi kekosongan. Golkar tidak bubar, hanya legitimasinya yang tidak ada," tuturnya. Bahkan, Agung mengancam kepada kubu Aburizal untuk tidak bersikap liar dengan melawan MPG. Pasalnya, jika mereka tetap menolak, maka ia yakin kubu Aburizal akan ditinggal. ‎"Harus diikuti dong. Jangan liar. Kalau enggak mau, ya tergantung MPG saja. Kalau MPG sudah memutuskan, mereka tidak mengindahkan, ya sudah ditinggalkan saja," tegasnya. (Albar)