Jakarta, Obsessionnews - Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadia mendesak Pemerintah RI untuk mengambil alih kontrak pertambangan PT Freeport Indonesia. Pernyataan itu dikemukakannya pada Forum Dialog HIPMI sesi ke 34 dan menjadi refleksi akhir tahun 2015 bertema “Kegaduhan Freeport untuk Siapa?” yang digelar di Jakarta, Selasa (29/12/2015). Menurut pengusaha muda kelahiran Papua ini, isu renegosiasi kontrak Freeport beberapa waktu lalu. Menghabiskan energi bangsa ini. Sehingga munculah kegaduhan politik sampai menjadi perhatian media dan publik yang begitu besar. "Padahal masalahnya hanya renegosiasi kontrak saja. Justru yang paling penting adalah pengambilalihan setelah masa kontrak selesai merupakan cara paling profesional dan tidak mengejutkan dunia," tegas Bahlil. Sikap senada juga diungkapkan oleh Dindin Lazuardi, Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Subang, bahwa Pemerintah juga harus tegas dalam negosiasi ulang kontrak Freeport. Karena keberadaan perusahaan tambang Amerika Serikat ini sudah cukup lama di Indonesia. "Kita sebagai bangsa berdaulat harus punya keberanian untuk mengelola sendiri tambang tembaga dan emas. Hasilnya bisa langsung diberikan untuk kesejahteraan masyarakat Papua, yang selama ini tidak pernah tersentuh. Hanya sebagian kecil saja menikmati. Jadi wajar sekarang ini tingkat kemiskinan dan kehancuran lingkungan ujung pulau Indonesia ini paling tinggi. Karena hasil kekayaan alamnya diangkut keluar," ujarnya sambil menambahkan bahwa SDM bangsa sendiri sudah mampu untuk mengelola bekas tambang Freeport. Sementara itu Bahlil merasa bila Pemerintah tidak tegas untuk mengambil alih kontrak pertambangan tersebut. Maka akan muncul kegaduhan politik yang sangat tinggi. (Iwan)