Jakarta, Obsessionnews - Dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), perlu diperhatikan beberapa aspek termasuk soal politik. Menurut Jumain, Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti, secara politis, DPR RI memberikan dukungan. Alasannya, kata Jumain, sebab Indonesia tak akan bisa mandiri secara energi kalau tak punya PLTN sendiri. Di pemerintahan pun, tak ada yang menolak PLTN dan memberikan persetujuan. Hanya saja, terkait Presiden yang belum juga memberikan perintah secara langsung untuk segera membangun PLTN, Jumain bilang, karena memang sangat diperlukan pertimbangan matang. "Soal anggaran dana, banyak didorong Kemenristek dikti. Dan dalam 25 ribu megawatt akan disuplay PLTN. Soal pendanaan, pihak luar negeri juga berminat tanam dana. Kalau keputusan Presiden menjadikan nuklir sebagai alternatif, makan PLTN akan jadi alternatif sumber energi," jelas Jumain di kantor BATAN, Jakarta, Senin (28/12). Sementara itu, Kepala BATAN Djarot Sulistio Wisnubroto menjelaskan, mitra kerja yakni Komisi 7 DPR RI juga belum ada yang terang-terangan menolak PLTN. Bahkan soal anggaran, dia bilang banyak skenario yang bisa dilakukan. "Salah satu titik lemah PLTN adalah investasi awal yang membutuhkan dana Rp 200 triliun. Dan ini 4 kali lebih mahal dari pembangkit listrik batu bara," jelas Djarot. Terkait pembiayaan misalnya, kontrak kerjasama antara Turki dan Rusia. Negara yang ingin punya PLTN, tak perlu mengeluarkan biaya sendiri namun diongkosi negara pembangun. (Mahbub Junaidi)